Menu

Mode Gelap

Daerah · 7 Jun 2025 13:24 WIB ·

Klarifikasi Kepada BPKAD terkait Truk Milik Dinas Lingkungan Hidup yang mati STNK nya


Klarifikasi Kepada BPKAD terkait Truk Milik Dinas Lingkungan Hidup yang mati STNK nya Perbesar

Korwil Jatim Holiyadi

Jember, Gemasamudra.com- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan pembayaran pajak kendaraan dinas dan uji kelayakan kendaraan sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Klik Gambar

Hal itu dikatakan Kabid Aset BPKAD, Ririn Yuli Astutik, saat diknfirmasi Awak Media mengenai penunggakan pajak kendaraan truk sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pada Kamis (5/6/2025).

Ririn dengan tegas menyatakan bahwa terkait pembayaran pajak, Uji KIR dan pengamanan kendaraan pertanggungjawaban melekat pada Kepala OPD masing-masing dan bukan tanggungjawab pemerintah kabupaten dalam hal ini BPKAD.

Baca Juga :   Proyek Jembatan Penghubung Dua Desa Tak Bertuan

“Untuk perpajakan, pengamanan dan uji kelayakan kendaraan dinas maka itu tugas dan kewenangan pengguna barang dalam hal ini adalah kepala OPD masing-masing,” kata Ririn Kabid Ased BPKAD Kabupaten Jember kepada wartawan.

Ririn mengingatkan kepada kepala OPD agar kiranya pendanaan untuk pembayaran pajak dan lainnya agar supaya tertib dilakukan setiap tahunnya.

“Sebenarnya kalo pajak kendaraan pembayarannya dilakukan tiap tahun itu lebih ringan dari pada nunggak,” ujarnya.

Baca Juga :   Polisi Ringkus Bandar Narkoba di Kampung Bugis

Ririn menjelaskan bahwa jumlah kendaraan dinas Pemkab Jember baik roda dua, roda tiga, roda empat dan truk keseluruhan kisaran berjumlah 3000 unit.

Sejauh ini, kata Ririn, BPKAD tidak ada kewenangan membayar pajak kendaraan, karena itu melekat di masing-masing OPD.

Untuk biaya operasional dan pajak kendaraan juga telah dianggarkan oleh setiap kepala OPD di satuan kerjanya masing-masing.

Berita sebelumnya, puluhan kendaraan plat merah truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mati pajak dan STNK bertahun-tahun lamanya.

Baca Juga :   Pererat Tali Silaturrahmi, Kodim 0735/Surakarta Gelar Safari Jum'atan

Hal tersebut terjadi lantaran minimnya anggaran yang berdampak pada puluhan truk tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran pajak tiap tahun dan biaya uji kelayakan kendaraan barang tiap enam bulannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Agus, belum bersedia memberikan statemen terkait hal tersebut di atas.

Ia meminta awak media bertemu langsung pada Selasa 10/6 di kantornya (**)

Facebook Comments Box

Artikel ini telah dibaca 22 kali

Baca Lainnya

Prajurit TNI Yonif 509 Buktikan Ketangguhan Spiritual dan Semangat Kebangsaan Raih Juara II Festival sw Jatim.

18 Januari 2026 - 22:13 WIB

Penegakan Hukum Dipertanyakan, Tambang Pasir Ilegal Bebas Rusak Jalan Pringsewu

16 Januari 2026 - 21:16 WIB

Tea House Wonosari Malang, Ikon Wisata Agro Milik PTPN I Regional 5

9 Januari 2026 - 17:02 WIB

Fatayat NU Pringsewu Audiensi ke Kejari, Perkuat Sinergi Perlindungan Perempuan dan Anak

6 Januari 2026 - 12:53 WIB

Sekaligus Seminar, FEBI UIJ Teken Kerja Sama dengan Fakultas Soshum Prodi Ekonomi UNUJA.

6 Januari 2026 - 10:30 WIB

Rilis Akhir Tahun 2025, Polres Tanggamus Paparkan Capaian Kinerja dan Tantangan Penegakan Hukum

31 Desember 2025 - 21:39 WIB

Trending di Berita Terkini