Pringsewu – Petunjuk teknis penyaluran program sembako tahun 2025 yang mencantumkan adanya larangan pihak lain mengarahkan keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memperoleh bahan pangan tidak diindahkan oleh oknum-oknum tertentu.
Faktanya, penyaluran program sembako yang terjadi dibeberapa pekon di Kabupaten Pringsewu diduga ada keterlibatan kepala pekon, aparatur dan juga PSM yang mengarahkan KPM program sembako membelanjakan uang bantuan tersebut ke salah satu supplier.
Seperti yang terjadi di Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, aparatur pekonnya bahkan mengumpulkan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dari masing-masing KPM serta dilakukan penggesekan di mesin EDC milik supplier sekaligus pengambilan bahan pangan berupa beras, telor, terigu dan minyak makan.
“Iya dikumpulin, malah yang enggak mau ngumpulin kartunya diancam akan dicanut bantuannya, ” kata salah satu Sumber yang enggan namanya di Publis, Senin (24/2/25).
Untuk penyalurannya sendiri, Sumber mengungkapkan penggesekan KKS bahan pangan sembakonya pun langsung dibagikan kepada masing-masing KPM oleh PSM Pekon Patoman.
“Penggesekan kartu sudah malah barangnya sudah dibagi, kalau di Pekon Patoman ambil barangnya di rumah Riski PSM-nya itulah,” terang dia.
Ia juga menduga ada keterlibatan RT, kadus dan kakon setempat dalam penyaluran program sembako tersebut.
“Jelas pak lurahnya lah, karena selain KPM dapat ancaman dari RT dan PSM, termasuk juga ada acaman dari pak kadusnya. Bahkan ada juga sudah digesek sendiri kartunya duitnya diambil sama mereka, ” tambah Sumber.
Terpisah, saat dikonfirmasi Riski PSM Pekon Patoman meminta media ini bertemu di rumah Kakon Patoman Suyono. Meskipun sempat mengelak, Riski mengakui bahwa penggesekan kartu dan pembagian bahan sembako sudah dilakukan di rumahnya sendiri pada Minggu (23/2) kemarin.
“Saya melakukan ini karena arahan dari Ormas G melalui Apdesi, waktu itu yang ngumpulin dari Apdesi pak H (salah Kakon di Kecamatan Pagelaran),” sebut Riski.
Dalam penyaluran sembako yang dilakukannya, Riski mengaku mendapatkan keuntungan dari supplier yang disebutnya dari Ormas G sebesar Rp5.000 rupiah per KPM-nya.
“Saya dikasih Rp5.000 rupiah tiap KPM-nya, kalau edaran sekda kemarin tahu Mas, kalau Juknis 2025 belum tahu saya,” tutupnya.
Sementara itu, Hariyatno PK Apdesi Pagelaran, mengatakan bahwa tidak sama sekali memfasilitasi terkait pertemuan dengan pihak Ormas G selaku suplaier sembako dengan pihak Pekon se-Kecamatan Pagelaran, namun memang benar sempat melakukan pertemuan di Balai Pekon Patoman itupun diundang kehadirannya.
“Dua kali pertemuan, pertama di balai pekon Patoman itu sekubnya kabupaten dan ketua kita juga hadir, terus lanjut di tempat kita, itu kalau masalah fasilitas gak ada. Sempet kumpul di kantor pekon saya dengan GRIB waktu itu saya sampaikan kalau legalitas udah jelas kita ikut, tapi ternyata sampai saat ini gak keluar perintah dari Dinas Sosial makanya kami gak ikut, walau kumpul di kantor kami dan waktu itu gak semua hadir,” terangnya.(Tim/Red)
