Korwil Jatim Holiyadi
Jember, Gemasamudra.com – Misbachul Munir datang ke kantor Inspektorat Kabupaten Jember, didampingi oleh perwakilan RT, RW, dan anggota BPD, guna mempercepat penyelesaian dugaan maladministrasi keuangan Desa Rowoindah.
Kedatangan mereka merupakan langkah koordinasi lanjutan setelah sebelumnya laporan serupa telah disampaikan ke Kejari Jember.
“Luar biasa untuk penanganan ini. Kendati ini masih harus disinkronkan, temuan-temuan dari saya selaku warga pelapor. Memang ada upaya dari pihak Kejari Jember untuk sinkron data dan sekaligus koordinasi dengan pihak APIP Jember dalam hal ini Inspektorat Jember,” ujar Misbahul kepada awak media di teras kantor Inspektorat, Senin (27/7/2026).
Dalam keterangannya, Misbachul merinci 2 temuan utama terkait laporan realisasi penggunaan anggaran Desa Rowoindah tahun 2021. Temuan pertama adalah adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp702 juta.
“Untuk satu kasus saja tahun 2021 tepatnya, realisasi penggunaan anggaran itu ada silpa sebesar tujuh ratus dua juta. Nah ini sangat luar biasa,” jelasnya.
Ia menduga dana SILPA tersebut tidak digunakan dan tidak dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. Berdasarkan hasil cross check, dana tersebut tidak muncul dalam APBDes tahun 2022.
“Ini tidak. Setelah cross check tahun anggaran 2022 tidak muncul. Lah menguap begitu saja. Apa artinya? Secara otomatis ini patut diduga ini menguap begitu saja,” tegasnya.
Temuan kedua berkaitan dengan pengelolaan Tanah Kas Desa atau TKD. Misbachul menyebut tidak adanya panitia lelang dalam proses penyewaan TKD, dan hasil sewa untuk tahun 2021 hingga 2026 diduga tidak disetorkan ke kas desa.
“Pengelolaan berdasarkan regulasi yang ada itu kan harus ada panitia lelang, lah selama ini tidak ada. Dan anehnya tahun 2021 ditambah tahun 2026 ini mestinya penyewaan tanah desa itu masuk ke kas desa itu enggak masuk,” ungkapnya.
Misbachul menegaskan, isi laporan yang ia sampaikan ke Inspektorat sama dengan laporan yang telah dikirim ke Kejari Jember.
Ia juga berharap adanya atensi dari Kejati Jatim agar kasus ini segera ada tindak lanjut.
“Kami harapkan ada penyelesaian tindak lanjut termasuk penanganan hukumnya. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut. Anggaran dari negara itu bisa tanda kutip menguap begitu saja atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang dirugikan adalah masyarakat sebagai objek dari pembangunan itu sendiri,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, Kejaksaan Negeri Jember mendapat atensi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan pengelolaan anggaran di Desa Rowoindah, Kecamatan Ajung.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Kabupaten Jember dan Kejari Jember belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut atas laporan dan atensi yang diterima tersebut.
Sekretaris Inspektorat, Faruk, memberi jawaban lewat telepon bahwa ia belum menerima surat dari Kejari Jember terkait hal itu.
