Korea Selatan – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Migrant Center Kota Ansan, Korea Selatan, pada Minggu (10/8/2025).
Kunjungan itu menjadi momentum penting untuk mendengarkan langsung keluhan dan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Negeri Ginseng.
Dalam kunjungan tersebut, Bob Hasan didampingi Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, Deddy Suprapto, serta disambut Chief Director Ansan Migrant’s Counseling Support Center, Mr. Kwon Soongil, dan staf lokal loket Indonesia, Emy.
Migrant Center Kota Ansan merupakan unit layanan di bawah Pemerintah Kota Ansan yang menangani pekerja migran dari berbagai negara. Di pusat layanan ini terdapat 14 loket perwakilan negara, termasuk loket Indonesia yang secara khusus melayani keluhan PMI.
Menurut Emy, staf lokal loket Indonesia, setiap hari rata-rata terdapat 10 hingga 20 pengaduan dari PMI.
“Pengaduan yang masuk bervariasi, mulai dari permohonan pindah pekerjaan, klaim asuransi yang tidak cair, masalah kesehatan, hingga pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan bangkrut,” ujarnya.
Emy menambahkan, kasus yang paling dominan datang dari PMI tanpa dokumen resmi.
“Tantangan terbesar ketika menghadapi PMI non-dokumen adalah ketiadaan kontrak kerja dan asuransi, sehingga sulit mencari solusi. Bersyukur, komunitas Indonesia di Ansan sangat kompak membantu mereka,” jelas Emy.
Situasi semakin rumit jika PMI non-dokumen meninggal dunia di Korea.
“Mereka tidak memiliki asuransi, dan perusahaan tidak menanggung biaya pemulangan jenazah. Selama ini, KBRI berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memulangkan jenazah ke Indonesia,” tutur Emy.
Dalam pertemuan dengan pimpinan Migrant Center dan sejumlah PMI, Bob Hasan menyampaikan bahwa Baleg DPR RI tengah menginisiasi revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Salah satu poin penting adalah pasal pengampunan bagi pekerja migran uprosedural.
“Tujuan pasal ini adalah menekan jumlah PMI ilegal yang menurut data World Bank mencapai lebih dari lima juta orang. Program repatriasi di negara penempatan akan mengurangi PMI ilegal, sehingga negara dapat memberikan perlindungan maksimal,” kata Bob Hasan, legislator asal Daerah Pemilihan Lampung.
Selain itu, Bob Hasan menilai perlindungan asuransi PMI perlu mencakup biaya pemulangan jenazah hingga ke Indonesia.
Bob Hasan juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ansan yang telah menerima dan melayani PMI dengan baik.
Mr. Kwon Soongil menyatakan, hubungan antara PMI dan masyarakat Ansan sangat baik.
“Indonesia adalah sahabat terbaik kami. Banyak yang datang untuk mengadu, dan kami berusaha memberikan layanan terbaik agar mereka dapat bekerja dengan nyaman,” ujarnya.
