Pringsewu – Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu telah memanggil Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari Pekon Patoman dan Gumukmas, Kecamatan Pagelaran, yang sengaja melakukan perbuatan bertentangan dengan Permensos Nomor 4 Tahun 2023 tentang penyaluran BPNT sembako. Demikian dikatakan oleh Debi Hardian Kepala Dinas Sosial kabupaten setempat, Senin (3/3).
“Personil PSM yang terlibat sudah kita panggil untuk melakukan klarifikasi. Untuk hasil klarifikasi masih dalam proses untuk tahapan berikutnya, sebab PSM secara kode etik belum ada Permensosnya, tetapi kita masih lihat payung hukum yang kita pakai untuk proses masalah itu selanjutnya,” kata Debi usai menghadiri Paripurna di Kantor DPRD.
Debi juga menegaskan, sesuai Permensos Nomor 4 tahun 2023 Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) hanya diperbolehkan digesek oleh KPM yang bersangkutan dan tidak boleh dilakukan secara kolektif apalagi digesek oleh oknum PSM.
“Mengacu Permensos nomor 4 di situ jelas pasal-perpasal bisa dicermati bahwa tidak boleh ada perpidahan KKS kepada orang lain. Kemudian juga terkait UU Keterbukaan Publik ada beberapa poin yang tidak boleh diedarkan kepada masyarakat. Saya pikir nantinya pasti akan diproses ketentuan yang berlaku, artinya pemda akan melihat di mana yang ranahnya pemda, dan ranah hukum. Biar nanti APH yang bicara, ” beber dia.
Kemudian, kaitan keterlibatan pihak pemerintah pekon, Debi mengatakan, apabila adanya keterlibatan di luar pada ketentuan yang sudah ada maka akan ada aturan hukum yang berlaku nantinya.
“Kalau kaitan dengan pekon, Dinsos secara kedinasan sifatnya hanya memberikan surat-surat keterkaitan dengan tugas mereka. Terkait dengan bansos. Misal nanti adanya kegiatan yang ada di luar ketentuan nanti ada aturan hukum yang berjalan,” pungkas Debi.
Diberitakan sebelumnya, diduga oknum PSM Pekon Gumukmas dan Patoman telah melakukan penggesekan KKS di salah satu rumah KPM.
