Lampung (GS) – Kepala Dinas Baru, Bukan Alasan Hentikan Pengusutan Dugaan Pemotongan Dana PIP di SMAN 1 Adiluwih
Pernyataan kontroversial dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, terkait dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Adiluwih yang terjadi pada tahun 2024.
Ia menyebut bahwa kasus tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena kejadiannya terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kadis.
“Tahun 2024 saya belum masuk, bro. Kalau tahun 2025 lu lapor ke gua, gua kasih atensi,” ujar Thomas saat dikonfirmasi melalui via telepon WhatsApp, pada Selasa (5/8).
Ia menambahkan bahwa karena kasus tersebut termasuk dalam masa jabatan Kepala Dinas sebelumnya, maka bukan menjadi tanggung jawab dirinya untuk menyikapi secara resmi.
“Memang enggak boleh ada pemotongan PIP, tapi itu kejadiannya tahun 2024. Ya gimana mau ditindak? Mungkin sekarang duitnya juga udah habis,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari Ketua Umum DPD Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Provinsi Lampung, Adi Chandra Gutama. Menurutnya, kepala dinas hanyalah pejabat struktural, dan tidak seharusnya berlindung di balik alasan pergantian jabatan.
“Pergantian kepala dinas tidak serta-merta menghapus tanggung jawab kelembagaan. Thomas memang tidak menjabat saat kejadian, tapi sekarang dia pemegang kendali. Dia wajib menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran, apalagi yang menyangkut hak pendidikan anak bangsa,” tegas Adi Chandra.
Lebih lanjut, ia menyebut tidak ada alasan hukum maupun administratif yang membenarkan penghentian pengusutan kasus hanya karena terjadi di tahun sebelumnya.
“Sepanjang bukti dan saksi masih tersedia, kasus bisa dan harus diusut. Jika enggan bertindak, patut dipertanyakan integritasnya atau jangan-jangan ada tekanan dari pihak lain,” pungkasnya.
Dugaan pemotongan dana PIP di SMAN 1 Adiluwih mencuat setelah sejumlah orang tua murid mengaku tidak menerima dana bantuan secara utuh.
Kasus ini sebelumnya telah menjadi sorotan publik, namun hingga kini belum terlihat adanya langkah konkret dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. (Red)
