Menu

Mode Gelap

Berita Indonesia ยท 24 Apr 2025 17:07 WIB ยท

Rp141 Juta untuk Baju Wali Kota, Sekda Jelaskan Asal-usulnya๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡


Rp141 Juta untuk Baju Wali Kota, Sekda Jelaskan Asal-usulnya๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡ Perbesar

 

METRO โ€“ Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo mengklarifikasi terkait informasi mengenai pengadaan pakaian dinas bagi Wali Kota H. Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Dr. M. Rafieq Adi Pradana yang menelan anggaran sebesar Rp141 juta dari APBD tahun 2025.

Bangkit meluruskan berbagai spekulasi yang beredar di tengah masyarakat. Dalam keterangannya, Bangkit menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut bukanlah kebijakan yang tiba-tiba muncul di masa kepemimpinan Wali Kota Bambang Iman Santoso, melainkan merupakan bagian dari prosedur tetap yang telah dijalankan oleh Pemkot Metro sejak lama setiap kali terjadi pergantian kepala daerah.

Klik Gambar

โ€œSaya, Sekretaris Daerah Kota Metro, menyampaikan bahwa untuk persiapan Pilkada, seandainya Pilkada selesai dan terpilih Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, maka anggaran untuk pengadaan baju dinas dan seluruh perlengkapannya sudah disiapkan,โ€ kata Bangkit kepada awak media, Kamis (24/4/2025).

Baca Juga :   Dprd Tubaba Gelar Paripurna Istimewa Jelang HUT Ke 55 Provinsi Lampung

Ia menambahkan bahwa pengadaan tersebut mencakup pakaian pelantikan resmi serta pakaian dinas harian, termasuk pakaian dinas lapangan (PDL), pakaian dinas harian (PDH), dan atribut lainnya seperti sepatu, topi, dan lencana.

Menurutnya, pengadaan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah demi memenuhi ketentuan nasional mengenai standar seragam kepala daerah.

“Jadi bukan hanya di zaman ini, tapi dari zaman Wali Kota yang pertama, kedua, ketiga, ke-empat dan sampai yang terakhir pun semua dipersiapkan oleh pemerintah. Ini sudah menjadi bagian dari mekanisme rutin, karena saat pelantikan oleh Presiden, kepala daerah wajib mengenakan pakaian seragam resmi sesuai ketentuan nasional,โ€ ucapnya.

Baca Juga :   Peduli DBD dan Corona, DPC Partai Demokrat Pringsewu Lakukan Fogging dan Penyemprotan Disinfektan

Bangkit juga menjelaskan bahwa besaran anggaran yang digunakan bisa bervariasi dari periode ke periode, tergantung pada harga pasar dan perubahan spesifikasi perlengkapan dinas.

โ€œKalau dari tahun ke tahun, periode ke periode itu ada kenaikan harga, ada tanda-tanda atau aturan yang berubah, sehingga naik turunnya anggaran dari situ. Tapi secara prinsip, pengadaan ini diperbolehkan dan memang diatur dalam ketentuan,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan bahwa penting untuk memahami konteks pengadaan pakaian ini sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi negara, bukan semata-mata sebagai pemborosan anggaran.

โ€œYang kita siapkan bukan sekadar baju, tapi simbol representatif kepala daerah yang memimpin atas nama negara. Jadi semuanya harus sesuai standar, seragam, dan layak, sebagaimana diatur dan berlaku di seluruh Indonesia,โ€ tandasnya.

Baca Juga :   Sambut HUT ke 79 RI, Pembina dan Pengurus Masjid AL FATAH JIMBARAN Gelar Tasyakuran

Sebagai informasi, pengadaan pakaian dinas bagi kepala daerah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Permendagri tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Daerah, yang secara eksplisit mengatur jenis pakaian serta perlengkapannya yang wajib dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan penjelasan ini, Pemerintah Kota Metro berharap publik dapat memahami bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk pemborosan, melainkan bagian dari pelaksanaan tugas kenegaraan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. (Red)

 

Foto : Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo saat dikonfirmasi awak media. (Ist)

Facebook Comments Box

Artikel ini telah dibaca 110 kali

Baca Lainnya

GWI Jember Gandeng BPJS Ketenagakerjaan, Perkuat Perlindungan Sosial bagi Wartawan

13 Oktober 2025 - 18:52 WIB

Desa Tugusari Resmi Sandang Julukan โ€œDesa Wisata Ideologiโ€ Tugu Pancasila Diresmikan Megah

13 Oktober 2025 - 17:08 WIB

Pengurus dan Pengawas Koperasi Merah Putih Jember Ikuti Bimtek Dasar Akuntansi di Diskopum

13 Oktober 2025 - 13:14 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tubaba Menggelar Rapat Badan Musyawarah

13 Oktober 2025 - 06:31 WIB

Kolaborasi Muslimat NU Jember dan DLH Wujudkan Gerakan โ€œJember Bersih Bebas Sampahโ€ Lewat Sosialisasi Bank Sampah

12 Oktober 2025 - 21:36 WIB

PMR SMAN 1 Jember Gelar Latihan di Markas PMI, Cetak Remaja Peduli Kesehatan dan Siap Jadi Pendidik Sebaya

12 Oktober 2025 - 12:28 WIB

Trending di Berita Nasional