Lampung Timur-gemasamudra.com- Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur menghadiri rapat koordinasi monitoring progres pembangunan infrastruktur jalan dari program pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Rapat koordinasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan (site visit) ke sejumlah titik pekerjaan ruas jalan di wilayah Kabupaten Lampung Timur, bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pemantauan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana, spesifikasi teknis, dan ketentuan yang telah ditetapkan. (6/10/26).
Site visit menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi riil dan progres pembangunan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama agar setiap tahapan dapat terlaksana secara terukur.
Adapun sejumlah ruas jalan yang menjadi lokasi peninjauan meliputi:
1. Ruas Pekalongan – KBH XII
2. Ruas Bumi Jawa – Tanjung Kesuma
3. Ruas Tanjung Kesuma – Taman Endah
4. Ruas Sribhawono – Tanjung Aji
5. Ruas Braja Sakti – Sriminosari
Dalam kesempatan tersebut, PT SMI menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan akuntabel, bebas dari praktik korupsi maupun konflik kepentingan, serta senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, menggerakkan perekonomian, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Plt. Kepala Dinas PUPR Lampung Timur bersama jajaran memastikan hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan tindak lanjut, sehingga pembangunan tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga memperhatikan mutu, kualitas, ketepatan waktu, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dengan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Dinas PUPR, PT SMI, dan pihak terkait lainnya, kegiatan monitoring ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (*)
