TULANGBAWANG – Keresahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tulang Bawang(Tuba) terkait kebijakan Bank Lampung yang menetapkan batas minimal saldo yang harus diendapkan di dalam rekening tabungan, alias tidak dapat ditarik kembali, sedangkan besaran saldo mengendap di setiap per rekening Rp100 ribu. Selasa (26/06/2019).
Mungkin untuk sebagian orang, saldo yang mengendap di rekening tabungan, dianggap tidak terlalu terasa, karena nilainya yang tidak seberapa besar, namun, ukuran ini tentu tidak sama bagi setiap orang.
Hal ini telah dirasakan oleh pegawai honorer disalah satu Dinas dilingkup Pemkab Tuba, HM (26), merasa diberatkan dengan peraturan yang ditetapakan oleh Bank Lampung.
“Sebelumnya, setiap gaji keluar dapat ditarik semua, dengan diberlakukanya aturan yang harus mengendapkan saldo Rp100 ribu, kami semua honoren merasa berat, dengan uang tersebut, dapat menutupi kebutuhan dalam rumah tangga kami,”ungkap pria yang sehari-hari sebagai oprator.
Sementara itu, hal yang sama dituturkan Kabid disalah satu Dinas, ia juga merasa dirugikan, karena, mereka harus menanggung biaya keliring, untuk memindahkan saldo ke bank yang lain.
“Kalau tidak dipindahkan, bagaimana kami harus mengambil dengan cepat, di Tulang Bawang ATM bank Lampung, hanya ada dua, sedangkan pegawai dan honorer ada ribuan, dan juga saldo yang ada didalam ATM terkadang tidak mencukupi, untuk itu, kami keliring ke Bank Rakyat Indonisia (BRI) , agar mempermudah kami dalam pengambilan,”terang Kabid yang selalu memakai kaca mata.
Lanjutnya, ada beberapa jenis biaya administrasi yang harus dibayarkan seorang nasabah yang dipotong secara otomatis dari uang tabungan nasabah yang bersangkutan. Potongan yang paling umum adalah biaya administrasi bulanan, jumlahnya bervariasi dari mulai Rp3 ribu hingga Rp20 ribu per bulannya.
“Biaya administrasi rutin ini akan dipotong secara otomatis dari rekening kami secara rutin setiap bulannya,”ungkapnya dengan nada kesal.
Penulis : Tim
