Korwil Jatim Holiyadi
Jember, Gemasamudra.com – Kabar gembira datang bagi para pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Jember. Pasalnya, mekanisme pencairan insentif yang selama ini dinanti kini berpeluang dilakukan secara rutin setiap bulan.
Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Bupati Jember Gus Fawait dengan jajaran perangkat desa dan RT-RW di Desa Sukoreno, Kecamatan Kalisat, dalam serangkaian Safari Ramadan pada Senin (9/3/2026) malam.
Gus Fawait secara langsung mempertanyakan kendala teknis yang membuat pencairan insentif sering kali terlambat atau tidak serentak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, memberikan penjelasan mendalam mengenai alur birokrasi keuangan desa.
Adi Wijaya menjelaskan bahwa secara teknis, anggaran untuk insentif RT dan RW melekat pada pos Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu, kecepatan pencairan sangat bergantung pada kedisplinan masing-masing desa dalam merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Begitu desa sudah menyelesaikan dan menetapkan APBDes-nya, maka pencairan belanja pegawai, termasuk di dalamnya insentif untuk RT dan RW, akan secara otomatis dapat disalurkan setiap bulan,” tegas Adi Wijaya di hadapan para pengurus RT-RW.
Dia menambahkan, keterlambatan yang terjadi selama ini biasanya dipicu oleh administrasi desa yang belum tuntas. Sebagai contoh, di Kecamatan Kalisat, dari 12 desa yang ada, tercatat tinggal satu desa yakni Desa Sumber Jeruk yang masih dalam proses penyelesaian dokumen APBDes.
Terkait keluhan beberapa pengurus yang merasa belum menerima dana tersebut, Adi Wijaya mengimbau agar mereka melakukan pengecekan secara berkala pada rekening masing-masing. Hal ini dikarenakan sistem penyaluran saat ini sudah menggunakan metode payroll atau transfer langsung guna menjaga transparansi dan mencegah potongan.
Gus Fawait sendiri mengapresiasi kejelasan informasi tersebut dan berharap seluruh desa di Jember segera menuntaskan kewajiban administrasinya. Dengan begitu, hak-hak para pengurus RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dapat diterima tepat waktu tanpa hambatan birokrasi yang berkepanjangan.
Lebih lanjut, Gus Fawait menegaskan bahwa para RT-RW merupakan ujung tombak Pemerintahan Kabupaten Jember. Oleh karena itu, perlu dilayani dengan baik. “Kesejahteraannya harus diperhatikan,” ulasnya.
Tak hanya soal kejelasan honorarium, Pemkab Jember juga telah menjamin kesehatan para RT-RW dengan mendaftarkan mereka melalui program UHC Prioritas. “Termasuk mendaftarkan mereka pada BPJS ketenagakerjaan,” pungkasnya.
