Kamis, 28 September – Kabupaten Pringsewu
Amien Rais, mantan Ketua MPR RI tahun 1999-2004, mengungkapkan kekhawatirannya tentang kedaulatan negara Indonesia dalam era pemerintahan Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi.
Dalam sebuah dialog kebangsaan bertema “Membangun Kedaulatan Digital di Indonesia” di Kampus STIT Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Amien Rais dengan tegas mengatakan, “Kedaulatan negara ini tidak boleh kita gadaikan. Tidak ada presiden lain yang akan menjual negara kita. Hanya presiden nomor 7, Jokowi, yang agak membuat kita khawatir. Ada potensi negara kita digadaikan, saya sampaikan ini berdasarkan data yang saya miliki.”
Selain itu, Amien Rais juga mengaitkan masalah kedaulatan dengan pernyataan dari Soekarno, founding father Indonesia. “Jika kita tidak berhati-hati dalam menjaga kedaulatan, kita bisa berakhir seperti bangsa yang hanya dijadikan pekerja kasar,” tambahnya.
Amien Rais juga mengkritisi peran legislatif saat ini, yang menurutnya lebih berperan sebagai mesin pengikat eksekutif daripada sebagai lembaga yang mengawasi. “Negara kita, sejak awal, adalah republik dengan mekanisme sosial demokrasi. Legislatif seharusnya menjadi pembuat undang-undang. Namun, saat ini banyak yang berpendapat bahwa legislatif lebih berperan sebagai alat eksekutif,” ujarnya.
Pentingnya keadilan dalam pemerintahan juga menjadi sorotan Amien Rais. Baginya, ketidakadilan, penyisihan oposisi, dan tindakan yang memihak akan menghancurkan negara, tanpa memandang sistem politiknya. “Kita bisa memilih berbagai sistem politik, seperti monarki, Emirates, republik, atau demokrasi. Tapi yang pasti, tanpa keadilan, negara akan runtuh. Apapun bentuk pemerintahannya, mulai dari raja, kaisar, atau presiden, ketika pemerintahannya tidak adil, memihak, atau menyudutkan, maka keruntuhan sudah di depan mata,” tegasnya.
Amien Rais juga memberikan peringatan tentang pemisahan peran TNI-Polri dari politik. Baginya, kedua lembaga tersebut harus tetap berfungsi sebagai alat negara, bukan sebagai alat pemerintah. “TNI dan Polri harus tetap menjadi alat negara, jangan sampai digunakan sebagai alat pemerintah. Jika presiden menarik TNI-Polri ke dalam arena politik, itu bisa berakhir buruk. Itu akan menjadi akhir dari segalanya,” pungkasnya.
