Korwil Jatim Holiyadi
Jember, Gemasamudra.com – Ratusan kepala desa di Kabupaten Jember menyuarakan keresahan terkait tersendatnya pembangunan infrastruktur desa akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) bersama pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Jember, Senin (10/8/2026).
RDP yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jember itu dihadiri Ratusan peserta. Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, S.Sos., didampingi Wakil Ketua DPRD Fuad Akhsan, Ketua Komisi A Budi Wicaksono, serta sejumlah anggota DPRD Jember.
Dari unsur pemerintah desa hadir Ketua Apdesi Jember yang juga Kepala Desa Sidomulyo, Kamiludin, S.Kep., Ners., Ketua DPC PKDI Jember sekaligus Kepala Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Meseran, serta sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah Jember.
Dalam forum tersebut, pemerintah desa meminta adanya kepastian pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Mereka menilai efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Kepala Desa Jadi Ujung Tombak Keluhan Masyarakat
Ketua Apdesi Jember Kamiludin mengatakan, pemerintah desa saat ini menghadapi kondisi yang cukup sulit karena banyak pembangunan tidak dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.
Menurutnya, kepala desa menjadi pihak yang paling sering berhadapan langsung dengan masyarakat ketika pembangunan yang dibutuhkan belum terealisasi.
“Pemerintah desa praktis tidak bisa membangun infrastruktur seperti sebelumnya. Ketika ada pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan, sasaran masyarakat adalah kami,” kata Kamiludin.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah jalan desa yang membutuhkan penanganan pemerintah daerah. Jika tidak segera dilakukan intervensi, kerusakan infrastruktur dikhawatirkan semakin meluas.
Karena itu, Apdesi meminta Bupati Jember dan DPRD mengambil langkah konkret agar pembangunan desa tetap berjalan.
“Kami mendesak Bupati dan DPRD Jember untuk turun tangan. Kami tidak mau tahu sumber pembiayaannya dari mana, yang penting pembangunan infrastruktur desa wajib berjalan,” tegasnya.
Untuk tahun 2027, Apdesi juga berharap terdapat dukungan anggaran yang lebih kuat bagi pemerintah desa. Salah satu usulan yang disampaikan yakni alokasi sekitar Rp1 miliar untuk setiap desa. Ae
Ketua DPC PKDI Jember Meseran menegaskan, kondisi pembangunan desa saat ini sudah membutuhkan perhatian serius.
Menurutnya, sejumlah usulan pembangunan telah disampaikan berulang kali, namun belum mendapatkan kepastian mengenai waktu maupun pelaksanaannya.
“Banyak kebutuhan pembangunan yang belum selesai. Ada yang sudah lama disampaikan, ada yang berulang kali diusulkan, tetapi belum juga mendapatkan kepastian,” ujar Meseran.
Ia menyebut persoalan jalan rusak, penerangan jalan hingga jembatan yang membutuhkan penanganan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat yang harus segera direspons.
“Kalau pembangunan di desa terus tertunda, yang paling merasakan adalah masyarakat,” katanya.
PKDI dan Apdesi kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Jember. Di antaranya meminta Bupati turun langsung mempercepat pembangunan desa, menetapkan skala prioritas dengan melibatkan pemerintah desa, serta memberikan kepastian mengenai program, waktu pelaksanaan dan mekanisme penyelesaiannya.
Pemerintah daerah juga didorong memaksimalkan anggaran yang tersedia sekaligus mencari sumber pembiayaan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau masih ada jalan yang sah, tempuh. Kalau ada pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan, kaji. Yang kami minta sederhana: pemerintah jangan berhenti mencari solusi ketika kebutuhan masyarakat sudah mendesak,” tegas Meseran.
Lima Aspirasi Pemerintah Desa
Dalam RDP tersebut, Apdesi dan PKDI menyampaikan lima poin utama aspirasi.
Pertama, meminta pembangunan infrastruktur serta penerangan jalan dilakukan secara merata di 226 desa di Kabupaten Jember.
Kedua, pemerintah desa meminta adanya bantuan keuangan desa atau skema sejenis untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, mereka meminta alokasi dana desa dan dana bagi hasil tetap dijaga untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan desa dan, jika memungkinkan, ditingkatkan.
Keempat, pemerintah desa meminta kepastian realisasi ambulans desa berikut dukungan anggarannya.
Kelima, program strategis Pemkab Jember seperti Home Care dan ketahanan pangan diharapkan melibatkan pemerintah desa secara aktif karena pemerintah desa dinilai menjadi ujung tombak pelaksanaan program di masyarakat.
