PRINGSEWU – Kebijakan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kini menuai sorotan tajam. Pasalnya, sejumlah pegawai mengaku gaji mereka dipotong secara otomatis meski tidak pernah memberikan persetujuan tertulis atau menandatangani surat kesediaan.
Persoalan ini berpangkal pada Surat Edaran (SE) Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Gerakan Sadar Zakat yang diterbitkan pada 20 Januari 2026. Meski secara administratif bersifat sukarela, fakta di lapangan menunjukkan adanya dugaan pemaksaan sistematis.
Seorang guru ASN di Pringsewu mengungkapkan keheranannya saat mendapati slip gajinya pada Maret 2026 telah berkurang sebesar Rp30.000. Padahal, ia mengaku termasuk dalam kelompok yang memilih untuk tidak menandatangani surat pernyataan kesediaan.
“Kami kebanyakan tidak membuat pernyataan atau mengumpulkan sama sekali. Tapi kok tiba-tiba gaji kami tetap dipotong untuk infak dan sedekah. Ini sama saja dipaksakan,” ujar sumber tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (15/3).
Keluhan ini memicu kekhawatiran massal di kalangan birokrasi, mengingat jumlah ASN di Pringsewu mencapai ribuan orang. Jika akumulasi ini dilakukan secara sepihak, potensi dana yang terkumpul bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan tanpa dasar kesediaan yang sah.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, Andi Purwanto, menegaskan bahwa secara prosedural pemotongan tersebut tidak boleh terjadi tanpa adanya hitam di atas putih.
Andi menjelaskan bahwa mekanisme pendebitan oleh Bank Lampung seharusnya didasarkan pada data Surat Pernyataan Kesediaan yang diisi oleh ASN. Ia pun meminta para pegawai yang merasa dirugikan untuk segera melapor langsung kepadanya.
“Tolong siapa ASN yang merasa dirugikan segera lapor saya, pasti saya jamin. Karena ini zakat bukan paksaan. Kasihan kalau yang dipotong tidak merasa buat surat pernyataan, tidak dapat pahala juga, uangnya kurang,” tegas Andi saat dikonfirmasi, Senin (16/3/2026).
Polemik ini juga memicu kritik dari pengamat hukum tata negara. Secara hirarki, Surat Edaran (SE) bukanlah produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat untuk mengatur kewajiban finansial atau pemotongan penghasilan. SE hanya bersifat imbauan administratif internal.
Selain masalah legalitas, transparansi pengelolaan dana oleh BAZNAS Kabupaten Pringsewu kini menjadi tuntutan utama. Tanpa adanya laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses secara publik, kebijakan ini dikhawatirkan akan terus menimbulkan kecurigaan di tengah upaya reformasi birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, para ASN berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi sistem pendebitan otomatis tersebut agar sinkron dengan prinsip kesukarelaan yang dijanjikan. (*)
