Korwil Jatim Holiyadi
Jember, Gemasamudra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat menyusun strategi pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Fokus utama saat ini adalah memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pokok di pasar.
Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, terdapat beberapa komoditas yang mulai menunjukkan tren kenaikan harga, di antaranya cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, dan kedelai impor.
“Kami telah memetakan langkah konkret untuk meredam gejolak harga menjelang selama Ramadhan dan menjelang Lebaran. Instruksi dari pemerintah pusat sangat jelas, yakni memperkuat pemantauan di lapangan dan memastikan tidak ada hambatan distribusi,” ujar Akhmad Helmi Senin (23/2/2026).
Guna menekan inflasi, Akhmad Helmi menjelaskan bahwa Pemkab Jember akan menerapkan intervensi pada tiga tingkatan sekaligus.
Pada level produsen, pemerintah akan menyalurkan bantuan stimulan bagi petani serta memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD).
“Kami juga menjajaki kolaborasi dengan Champion di Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui dukungan Bank Indonesia untuk menjamin pasokan cabai merah tetap aman,” jelasnya.
Pada level grosir, Tim Gabungan Satgas Pangan dan TPID akan mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang distributor. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik penimbunan yang dapat memicu kelangkaan barang.
Sementara pada level konsumen, Pemkab Jember akan memperluas jangkauan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Selain itu, pemasangan banner Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar-pasar rakyat akan diperbanyak agar masyarakat mendapatkan informasi harga yang transparan.
Selain masalah pangan, Akhmad Helmi juga menekankan pentingnya dukungan terhadap UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal serta percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Sesuai arahan Kementerian PKP, kami tengah mengevaluasi pembebasan BPHTB 0 Rupiah bagi MBR dan mendorong desa-desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” tambahnya.
Dalam upaya ini, pihaknya juga diminta untuk terus mendokumentasikan serta melaporkan setiap perkembangan harga harian. Sinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember dan BULOG juga terus diperkuat, terutama dalam penyaluran beras SPHP di pasar tradisional maupun ritel modern.
“Harapan kami, dengan kerja kolaboratif ini, masyarakat Jember dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani oleh lonjakan harga pangan yang tidak terkendali,” tandasnya.
