PRINGSEWU (GS) – Perangkat Pekon (Desa) berkedudukan di bawah Kepala Pekon dan bertanggung jawab kepada Kepala Pekon yang mempunyai tugas membantu tugas dan fungsi Kepala Pekon.
Namun, hak dan kewajiban yang patut diterima perangkat pekon jangan juga dipermainkan, salah satunya yaitu penghasilan tetap dan tunjangan yang memang sudah di anggarkan dari APBD di masing-masing daerah.
Mirisnya, masih ada juga didapati siltap perangkat pekon dijadikan ajang korupsi oleh segelintir oknum pejabat, bahkan oknum perangkat pekon itu sendiri.
Seperti yang terjadi di Pekon Sukanegeri, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, pada tahap I (satu) pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebesar 40% yang dibayarkan untuk siltap dan tunjangan perangkat pekon, dari lima (5) bulan yang harus direalisasikan, hanya terealisasikan 4 (empat) bulan saja.
Hal ini berdasarkan keterangan narasumber yang enggan namanya disebut, ia menyebutkan siltap yang dicairkan seharusnya sampai bulan Mei.
“Tahap I siltap kami terima hanya empat bulan saja, seharusnya sampai bulan Mei, ini kok dilompati pencairan siltap bulan 6 dan 7,” ungkap sumber, Sabtu (14/8/21).
Terpisah, Kepala Pekon Sukanegeri, Bunyana, saat dikonfirmasi mengatakan, keterangan dari Sekretaris Pekon dan Kaur Keuangan pengajuan pada tahap pertama memang 4 bulan saja, untuk bulan Mei kemungkinan terselip dari sekdes dan bendahara pekon.
“Memang siltap pengajuan pada tahap I hanya 4 bulan saja, seharusnya juga saya terima siltap dari bulan 4, karena saya kepala Pekon baru dilantik belum tahu sepenuhnya, memang seharusnya tahap I sampai bulan 5, bisa jadi keselipan dari bendahara dan sekdesnya,” paparnya.
Ia menambahkan, dirinya belum paham proses di pemerintahan pekon karena baru menjabat sebagai kepala pekon. Bahkan dirinya sempat curiga atas pembayaran siltap perangkat pekon. Pasalnya, siltap pada bulan Mei belum tersalurkan sudah lompat pembayaran siltap bulan Juni dan Juli.
“Sempat muncul kecurigaan sih, siltap bulan 5 belum terbayarkan, kok malah yang bulan 6 dan 7 tujuh sudah kami terima,” terang Bunyana.
Ia melanjutkan, proses pencairan ADP tahap I pada saat itu yang dilakukan oleh Sekdes dan Bendahara Pekon Sukanegeri.
Namun, saat hendak dikonfirmasi oleh media ini melalui sambungan telepon, oknum sekdes dan bendahara pekon Sukanegeri bungkam tidak bisa memberikan keterangan apapun, bahkan Bendahara merijeck panggilan masuk dari tim media ini.
Penulis : (Team MGG)
