Korwil Jatim Holiyadi
Jember, Gemasamudra.com –
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jawa Timur hingga kini masih berada dalam posisi demisioner. Situasi ini terjadi sebagai imbas dari proses unifikasi dua kepengurusan besar HKTI ditingkat pusat, yakni kubu Jenderal Purnawirawan Moeldoko dan kubu Fadli Zon, yang kini telah bersatu di bawah kepemimpinan Ketua Umum Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI.
Unifikasi dua kubu besar tersebut membawa konsekuensi reorganisasi secara nasional, termasuk di tingkat daerah. Dalam rangka konsolidasi internal, Dewan Pengurus Pusat (DPP) HKTI berencana menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) di seluruh Indonesia guna menetapkan kepengurusan baru yang sah dan definitif di masing-masing DPD.
Namun hingga pertengahan Juli 2025 ini, Musda DPD HKTI Jawa Timur masih belum terlaksana. Akibatnya, posisi Ketua DPD HKTI Jawa Timur belum memiliki kejelasan secara struktural dan formal. Kepemimpinan di tubuh organisasi tingkat provinsi itu kini berada pada status sementara atau demisioner.
Jumantoro, kader senior HKTI asal Jember, menyampaikan pandangannya terkait situasi ini. Ia menekankan pentingnya segera dilaksanakan Musda agar HKTI Jawa Timur memiliki legitimasi organisasi yang kuat dan mampu menjalankan program secara optimal. “Kami masih menunggu Musda untuk memilih Ketua DPD HKTI secara definitif,” ungkap Jumantoro pada Selasa, 15 Juli 2025.
Menurut Jumantoro,vakumnya kepemimpinan definitif di tingkat DPD cukup mempengaruhi gerak organisasi. Beberapa agenda kerja yang seharusnya dijalankan menjadi tertunda karena belum adanya pengurus tetap yang memiliki mandat penuh. Hal ini juga berdampak pada komunikasi dan koordinasi antara DPD dan DPC (Dewan Pengurus Cabang) di tingkat kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Jumantoro berharap agar DPP HKTI segera menetapkan jadwal resmi pelaksanaan Musda di Jawa Timur. Ia mengingatkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penting dalam peta pertanian nasional, dan kontribusi petani Jawa Timur sangat besar terhadap ketahanan pangan Indonesia.
Sementara itu, sejumlah pengurus HKTI di daerah juga menyatakan kesiapan untuk mendukung terselenggaranya Musda. Mereka menilai proses demokratisasi organisasi harus tetap dijaga dengan memberikan ruang kepada para kader terbaik untuk maju sebagai calon Ketua DPD HKTI yang baru.
Konsolidasi struktural yang solid diharapkan dapat meningkatkan daya juang HKTI sebagai organisasi petani dalam memperjuangkan hak dan kepentingan petani di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
Program-program advokasi, pelatihan, hingga pendampingan teknologi pertanian perlu segera digerakkan kembali secara sistematis.
Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional dan tuntutan terhadap modernisasi sektor pertanian, HKTI dituntut untuk tampil sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan petani. Oleh sebab itu, keberadaan pengurus definitif di tingkat daerah menjadi sangat vital.
Sebagai organisasi besar yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pertanian Indonesia, HKTI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sektor pertanian. Maka, kemandegan struktural di tingkat daerah harus segera diatasi dengan cara yang demokratis dan partisipatif.
Musda bukan hanya forum formal untuk memilih ketua, tetapi juga momen penting dalam menyusun agenda strategis lima tahun ke depan. Semua pihak berharap agar Musda DPD HKTI Jawa Timur dapat terselenggara dalam waktu dekat, demi keberlangsungan organisasi dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut,pungkas Jumantoro.(Tri Cahyono)
