Pringsewu (GS) – Terbukti melanggar aturan netralitas ASN, MRN pegawai Kemenag Pringsewu akan dilaporkan ke Intansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti sebagaimana Peraturan Perundang-undangan. Demikian dikatakan oleh Koordinator Divisi Bidang Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Mediansyah Resaputra dari Press Release resmi Bawaslu Pringsewu, Rabu (9/10).
“Berdasarkan hasil kajian kami, fakta yang diperoleh dari alat bukti keterangan terlapor dan saksi menunjukkan terpenuhinya melanggar unsur Pasal 2 huruf f yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara,” kata Median.
Selain itu, lanjut dia, berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi. “Kami segara akan meneruskan hasil penanganan pelanggaran terhadap temuan tersebut diteruskan kepada Intansi BKN untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, ” lanjutnya.
Selain temuan soal ASN terlibat politik praktis, Bawaslu Pringsewu juga menindaklanjuti laporan pelanggaran Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Melanggar Perundang-undangan Netralitas Badan Hippun Pemekonan (BHP) berinisial M.
Fakta yang diperoleh, M yang merupakan sekretariat Pekon Ambarawa induk dan juga anggota BHP Pekon setempat terbukti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 136 menyatakan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.
“Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap temuan tersebut diteruskan kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk ditindaklanjuti sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ” tambah Median.
Lalu, Median membeberkan, terhadap temuan pelanggaran Netralitas sebagai Sekertaris BHP Pekon Ambarawa. Hal tersebut melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 26 Larangan Anggota BPD huruf (f) (g) (h) dan Pasal 31 dan Pasal 32 yaitu Fungsi dan Tugas BPD.
“Hasil temuan tersebut diteruskan kepada Pj Bupati Pringsewu untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.
