Tubaba:Dugaan temuan sayur berulat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tiyuh Tirta Makmur, kevamatan Tulang Bawang Tengah (Tbt) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) di bawah naungan Yayasan Nurussaadah Assobirin (Sundul Langit), terus menjadi perbincangan dikalangan masyarakat hingga sejumlah pihak terkait
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Setempat, Yantoni, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG kabupaten Tubaba yang akan merekomendasikan dapur tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalani evaluasi menyeluruh.
Menurut Yantoni, persoalan keamanan pangan dalam program yang menyasar balita dan pelajar tidak boleh dianggap sebagai kesalahan biasa. Ia menilai setiap dugaan kelalaian harus diusut secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tidak runtuh.
“Hasil investigasi harus ditindaklanjuti secara serius. Jika memang ditemukan pelanggaran terhadap standar operasional atau kelalaian dalam pengawasan makanan, maka harus ada tindakan tegas. Keselamatan penerima manfaat adalah yang utama,” kata yantoni pada jumat (17/7/2026)
Yantoni menambahkan Agar Semua dapur yang ada di kabupaten tubaba agar lebih memperhatikan porsinya.
“Sementara ini porsi menu MBG yang kita temukan dilapangan belum sesuai juknisnya karena yang kita temukan sahnya berkisar 60% saja dari harga 8.000 sampai 10.000 ribu,maka dari itu kita berharap porsinya disesuaikan”tambahnya
Saya berharap agar Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Lampung Harus Menindaklanjuti Jangan Seperti Sebelum-sebelumnya Mereka Hanya Tutup Mata,Mereka Harus Mengkawalya Sampai Tuntas”Tutupnya
Diberitakan Sebelumnya, Ketua Satgas MBG Kabupaten Tulang Bawang Barat, Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP, mengungkapkan bahwa tim bersama Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat telah melakukan investigasi atas laporan dugaan temuan ulat pada menu sayuran MBG yang terjadi pada Selasa, 14 Juli 2026.
“Atas informasi yang kami terima terkait penemuan ulat pada sayuran, sudah ditindaklanjuti oleh Tim Satgas bersama Kejaksaan Negeri Tubaba,” ujar Sofiyan, Kamis (16/7/2026).
Namun, saat tim turun ke lapangan, sampel makanan yang dipersoalkan sudah tidak berada di lokasi sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dugaan sementara, ulat berasal dari sayuran kacang yang menjadi salah satu menu pada hari tersebut.
Satgas telah memberikan teguran keras kepada Kepala SPPG dan pihak pengelola. Meski demikian, Sofiyan menegaskan kewenangan Satgas terbatas pada pemberian rekomendasi kepada BGN.
“Kami akan merekomendasikan kepada Badan Gizi Nasional agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP dan tata kelola SPPG. Untuk pemberian sanksi merupakan kewenangan BGN,” katanya.
Meski investigasi telah dilakukan, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai bagaimana makanan yang diduga mengandung ulat tersebut bisa lolos dari proses pengawasan, siapa yang bertanggung jawab, serta bentuk sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti terjadi kelalaian.
Ketiadaan penjelasan itu memicu pertanyaan publik. Mengingat Program MBG menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti balita dan pelajar, masyarakat menilai standar keamanan pangan harus diterapkan tanpa kompromi.
Salah seorang orang tua balita penerima manfaat MBG mengatakan masyarakat membutuhkan transparansi, bukan sekadar pernyataan bahwa persoalan telah ditangani.
“Kami ingin hasil investigasi dibuka kepada publik. Siapa yang bertanggung jawab, apa bentuk evaluasinya, dan bagaimana jaminannya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Ia juga berharap persoalan tersebut mendapat perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Badan Gizi Nasional.
“Kalau memang terbukti ada kelalaian yang fatal, kami berharap pemerintah bertindak tegas. Jangan sampai program yang seharusnya menyehatkan anak-anak justru membahayakan mereka. Bila perlu, dapur SPPG tersebut ditutup sampai benar-benar memenuhi standar keamanan pangan,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis. Publik menunggu langkah konkret Badan Gizi Nasional untuk memastikan setiap dapur penyedia MBG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan, sehingga kejadian serupa tidak kembali mengancam keselamatan penerima manfaat.(Am)
