Korwil Jatim Holiyadi
Pamekasan, Gemasamudra.com – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan menggelar Operasi Pengawasan “Wirawaspada Serentak” April 2026 sebagai langkah memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Operasi ini dijalankan dengan mengusung semangat “Imigrasi untuk Rakyat”.
Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Ananda Prasetia, menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini tidak sekadar penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan pelayanan keimigrasian yang profesional dan berintegritas.
“Operasi Wirawaspada 2026 dilaksanakan dengan semangat ‘Imigrasi untuk Rakyat’, yakni menghadirkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang profesional, berintegritas, serta memberi manfaat bagi masyarakat dan kepentingan nasional,” ujar Ananda.
Menurutnya, pengawasan difokuskan pada keberadaan serta kegiatan orang asing agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Pamekasan juga memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Sistem pelaporan dan koordinasi dilakukan melalui aplikasi pendukung seperti Apgakum dan APOA, yang memungkinkan proses berlangsung lebih cepat, akurat, dan transparan.
“Optimalisasi teknologi menjadi kunci dalam mendukung pengawasan yang modern dan responsif. Dengan sistem ini, kami dapat melakukan pemantauan serta koordinasi secara real time,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ananda menegaskan bahwa operasi ini bertujuan menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat dengan menekan potensi pelanggaran keimigrasian. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk berperan aktif dalam memberikan informasi apabila menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan.
Dengan digelarnya Operasi Wirawaspada ini, diharapkan pengawasan keimigrasian di wilayah Pamekasan semakin optimal, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
