Oleh: Redaksi
Gemasamudra – Dalam dunia yang semakin maju, tentu kita berharap pejabat publik bisa menanggapi masalah pendidikan dengan bijaksana dan penuh perhatian.
Namun, sayangnya, ada pejabat yang memilih untuk menutup mata saat yang dibutuhkan adalah tindakan tegas. Sebagai contoh, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, baru-baru ini mengatakan bahwa kasus dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Adiluwih pada tahun 2024 tidak bisa ditindaklanjuti karena “itu kejadian sebelum dirinya menjabat.”
Kita tentu bisa memahami bahwa ada banyak hal yang harus dikerjakan seorang pejabat baru, tetapi sepertinya ada yang terlewatkan dalam pemahaman dasar administrasi pemerintahan.
Pergantian kepala dinas seharusnya bukanlah alasan untuk mengabaikan tanggung jawab kelembagaan. Apa yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari warisan tugas, bukan beban yang bisa diserahkan begitu saja.
Ketika pejabat baru mengatakan, “Tahun 2024 saya belum masuk, bro, kalau tahun 2025 lu lapor, gua kasih atensi,” itu seperti memberi izin bagi praktik impunitas untuk terus berkembang. Bagaimana mungkin masalah besar seperti pemotongan dana pendidikan bisa dianggap sepele hanya karena “itu kejadian lama”?
Apakah integritas dan tanggung jawab pejabat publik hanya berlaku di masa jabatan mereka? Atau apakah kita harus menganggap kasus-kasus korupsi sebagai masalah yang hanya berlaku di waktu yang tepat? Sepertinya kita harus bertanya kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita rela membiarkan masalah yang sudah jelas merugikan banyak orang dibiarkan tanpa tindak lanjut hanya karena pergantian pejabat?
Dinas Pendidikan Provinsi Lampung seharusnya menjadi contoh pertama tentang bagaimana negara menjaga hak pendidikan warganya. Tetapi, jika setiap kali ada masalah, kita hanya disuguhi alasan klasik tentang “itu bukan urusan saya”, kita harus mulai bertanya apakah memang ada yang salah dengan sistem atau sekadar dengan orang-orang yang memegang kekuasaan di dalamnya.
Ketua DPD Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Provinsi Lampung, Adi Chandra Gutama, dengan tepat mengingatkan bahwa pejabat baru tetap wajib menindaklanjuti masalah yang sudah ada, bahkan jika mereka tidak terlibat langsung. Ini adalah tentang menjaga kredibilitas institusi, bukan sekadar membenarkan bahwa “sudah bukan masa jabatan saya”.
Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Dan untuk itu, pejabat publik, apapun jabatannya, wajib memastikan tidak ada yang menodai hak tersebut. Jika seorang pejabat baru ingin dibenarkan karena “belum masuk” pada saat kejadian, maka kita harus bertanya, apakah ini alasan yang sah atau hanya jalan pintas untuk lepas dari tanggung jawab.
Mungkin kita harus berhenti memberi ruang untuk alasan-alasan yang mengesampingkan keadilan dan kesejahteraan anak-anak bangsa. Sebab, jika sekarang kita menutup mata, kita sedang memupuk kesalahan yang lebih besar di masa depan. (*)
