Menu

Mode Gelap

Bandar Lampung · 5 Feb 2020 13:47 WIB ·

Dalam Rangka Bulan K3 2020,KSOP Kelas 1 Pelabuhan Panjang Mengadakan Workshop Bersama PT. Bukit Asam


Dalam Rangka Bulan K3 2020,KSOP Kelas 1 Pelabuhan Panjang Mengadakan Workshop Bersama PT. Bukit Asam Perbesar

Bandar Lampung – (GS) – Dalam rangka peringatan bulan K3 tahun 2020 Pelabuhan panjang KSOP Kelas 1 Panjang Mengadakan Workshop Sistem dan Persyaratan Penanggulangan pencemaran oleh minyak dan kimia berbahaya beracun (B3) sesuai dengan peraturan mentri perhubungan No.58 Tahun 2013. Pada acara ini dibuka langsung oleh Brand Manager PT. Bukit Asam dalam hal ini Bpk. Baverli Binanga.

Baverli Binanga Menegaskan, Kami Menyadari akan besarnya bahaya pencemaran minyak di laut serta peningkatan kualitas lingkungan yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan minyak sebagai sumber energi, maka timbullah upaya-upaya untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya tumpahan minyak oleh negara-negara maritim yang selanjutnya dikeluarkan ketentuan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) dengan Konvensi MARPOL 1973, dimana dalam konvesi tersebut diantaranya disebutkan bahwa pada dasarnya tidak dibenarkan membuang minyak ke laut. Contingency Plan atau rencana panduan dan dokumentasi atas suatu kejadian yang tidak terduga, yang merupakan dokumentasi dasar terhadap tanggap darurat dalam upaya pemulihan dan penanggulan pencemaran sangat diperlukan dengan prioritas pada pelaksanaan serta jenis alat yang digunakan.

Baca Juga :   Ketua DPC AJOI kota metro silaturahmi ke presiden IdeA selaku pembina AjOI bapak Eko Desriyanto

Di Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor PP. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim yang mewajibkan setiap organisasi bidang maritim melakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.

Klik Gambar

Kementerian Perhubungan selaku regulator dibidang transportasi telah menerbitkan ketentuan teknis melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran Di Perairan dan Pelabuhan dan PM. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Baca Juga :   Pekon Sinarwaya Gunakan Dana Desa Tahun 2024 untuk Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Fisik

Kepala KSOP Kelas 1 pelabuhan panjang Andi Hartono menegaskan “setiap perusahaan harus mengikuti peraturan peresiden no.109 tahun 2006 dan juga Peraturan Mentri Perhubungan No.58 tahun 2013 dimana setiap pelabuhan harus memiliki prosedur kegiatan pelabuhan wajib memiliki penanggulangan pencemaran oleh minyak dan kimia berbahaya beracun.

Pada kesempatan ini pihak KSOP panjang juga menunjukan dan menerangkan cara kerja dari alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi pencemaran oleh minyak dan berbahaya beracun. Dimana alat-alat tersebut sudah sesuai dengan standart operasional yang ada.

Baca Juga :   Kapolres Pringsewu: Kami Tidak akan Anti Kritik

Penulis : Sandy

Facebook Comments Box

Artikel ini telah dibaca 3 kali

Baca Lainnya

Program Gerakan Lampung Menanam, Partai Golkar Peduli Lingkungan Masyarakat

16 Desember 2025 - 11:09 WIB

Launching Ngopi Kuning PD AMPG Provinsi Lampung: Tidak Ada Hari Tanpa Konsolidasi

16 Desember 2025 - 08:27 WIB

Musda Kali Ini, Adhitia Pratama Terpilih Jadi Ketua DPD II Partai Golkar Lamtim

16 Desember 2025 - 08:20 WIB

Ada Empat Calon Kandidat, DPD Partai Golkar Lamtim Gelar Musda ke IV

15 Desember 2025 - 20:09 WIB

Solidaritas Terate, PSHT Jember Berangkatkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Sumatera

13 Desember 2025 - 17:33 WIB

Rere Nj Yusuf Audiensi dengan Ibu Bupati Tuba sebagai Persiapan Menuju Mister & Miss Tourism Indonesia 2026

13 Desember 2025 - 11:36 WIB

Trending di Lampung