Korwil Jatim Holiyadi
Jember, Gemasamudra.com – Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bupati Gus Fawait resmi meluncurkan dua satuan tugas (Satgas) strategis guna mempercepat penyelesaian persoalan krusial daerah, mulai dari banjir, ketimpangan infrastruktur, hingga kemiskinan dan stunting. Peluncuran tersebut berlangsung di Pendopo Wahyawibawagra, Sabtu (31/1/2026).
Dua Satgas yang dibentuk yakni Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang serta Satgas Pengentasan Kemiskinan, Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB). Keduanya dirancang bekerja secara terpadu dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Jember Gus Fawait menyampaikan, pembentukan Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang merupakan langkah konkret untuk menjawab persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah Jember setiap musim hujan. Menurutnya, penanganan banjir tidak dapat diselesaikan secara sektoral.
“Masalah banjir ini berkaitan erat dengan tata ruang, drainase, hingga pembangunan yang tidak sesuai aturan. Karena itu perlu kerja lintas OPD agar solusinya menyeluruh,” ujar Gus Fawait.
Ia juga menyoroti dugaan pelanggaran tata ruang, termasuk pembangunan perumahan di bantaran sungai yang bahkan telah mengantongi sertifikat. Kondisi tersebut, kata dia, akan menjadi perhatian serius Satgas.
“Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan kita tindak tegas demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang akan melibatkan Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta OPD terkait lainnya. Evaluasi kinerja Satgas dijadwalkan dilakukan setiap pekan.
Sementara itu, pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan, Stunting, AKI, dan AKB dilakukan sebagai respons atas tingginya angka kemiskinan di Jember yang selama ini masih berada di peringkat atas di Jawa Timur.
Bupati menegaskan, kemiskinan menjadi faktor utama munculnya berbagai persoalan kesehatan dan sosial, termasuk stunting serta tingginya angka kematian ibu dan bayi. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan harus terintegrasi dan meninggalkan pola lama.
Satgas tersebut juga akan disinergikan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp4 triliun per tahun.
Selain menangani banjir, Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang juga bertugas mendorong pemerataan pembangunan jalan, perbaikan saluran air, serta memetakan kewenangan jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten, desa, hingga milik BUMN seperti PTPN dan Perhutani.
“Harapannya, seluruh program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” pungkas Gus Fawait.
