Pringsewu – (GS) – Dalam upaya penanggulan bencana akibat Pandemi COVID 19, Pemerintah Pusat menggelontorkan dana yang cukup besar untuk memberikan Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terdampak. Bantuan yang tidak merata serta tidak tepat sasaran menjadi persoalan tersendiri. Sehinnganya Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD-nya pun ikut andil dalam memberikan bantuan.
Sama halnya dengan Kabupaten Pringsewu dalam mengatasi Pandemi ini, mengalokasikan anggaran yang cukup besar hingga 112 M lebih untuk sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Namun kebijakan ini sepertinya belum menyentuh langsung kepada masyarakat.
Salah satu pedagang makanan keliling Uci, mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah semenjak tiga bulan masa Pandemi. Rabu, (24/6/20).
“Kalau dampaknya mas saya tidak perlu cerita, pasti semua merasakan, diterusin dagang yang ada mah rugi, diam dirumah modal habis, jadi serba salah, kalau soal bantuan seingat saya hanya sekali waktu itu saya masih keliling berdagang saya dikasih beras 5 kilo, ya Alhamdulillah, selain itu saya belom pernah dapat,” keluh Uci.
Jujur saja lanjut Uci, dirinya berharap ada bantuan walau hanya sekedar untuk kebutuhan makan.
“Sekarang bisa beli beras untuk makan sehari-hari saja terasa sulit, semoga Corona cepet selesai,” harapnya sederhana.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Sudiono dari Fraksi Partai Gerinda saat diminta tanggapannya terkait belum adanya bansos dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa sampai hari ini memang Pemkab Pringsewu dinilai lambat dalam penanganan Pandemi karena hingga saat ini Gugus tugas belum memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Saya dapat katakan bahwa pemerintah melalui gugus tugas lambat dalam penanganannya, terutama di bidang sosial, masyarakat sudah menjerit, tetapi bantuan dari pemkab belum juga ada,” ucapnya tegas.
Disinggung langkah yang akan diambil oleh fraksi Gerindra menyikapi persoalan tersebut Sudiono menegaskan bahwa persoalan ini sudah disampaikan melalui pimpinan fraksi.
” Yang jelas kami kepada gugus tugas kami sudah mempertanyakan keterlambatan ini, nyatanya kami tidak pernah dilibatkan, oke yang menjalankan anda eksekutif, temen temen kan punya dapil masing-masing, undang kita untuk menyaksikan (penyerahan bantuan). Bukan hanya pemerintah saja yang punya tanggung jawab, DPR pun punya tanggung jawab pada rakyat kita,” pungkasnya.
Penulis : Team MGG
