BANDAR LAMPUNG – (GS) – Kerja sama penyediaan kebutuhan bahan pangan dari Provinsi Lampung untuk Provinsi DKI Jakarta dilakukan sejak 2015. Bahkan sudah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Lampung No.14 Tahun 2015/No. 520/1137/04/2015.
Namun sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan kerja sama di era gubernur Lampung sebelumnya itu.
Pemprov Lampung masih menunggu jawaban dari DKI Jakarta. Saat ini, kerja sama tersebut dilanjutkan oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.
Arinal bertemu BUMD DKI Jakarta untuk membangun kerjasama memenuhi kebutuhan pangan strategis DKI Jakarta, dalam upaya terus berkomitmen melakukan percepatan pembangunan Pertanian Provinsi Lampung melalui Program Kartu Petani Berjaya (KPB).
Usai memastikan ketersediaan suplai pupuk melalui Kartu Petani Berjaya, Arinal melakukan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Jum’at (6/3/2020).
Gubernur bertemu dengan beberapa BUMD Pemprov DKI Jakarta, di antaranya PT. Pasar Jaya terkait komoditi pasar, PT. Food Station (khusus beras), PT. Dharma Jaya (pangan berprotein seperti daging dan telur), dan PT. Sarana Jaya (properti).
Arinal ingin memperluas akses pemasaran hasil pangan dari Lampung secara langsung, baik melalui mekanisme G to G dan B to B.
Hal ini dilakukan Gubernur Arinal untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan pemasaran hasil pangan yang merupakan salah satu fasilitas Kartu Petani Berjaya.
Selain itu, pertemuan ini untuk meningkatkan kerjasama dalam penyediaan kebutuhan pangan dan sektor pertanian secara luas, antara Provinsi Lampung dan Provinsi DKI Jakarta.
Hal itu diungkaplan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, yang juga mendampingi gubernur saat pertemuan itu.
“BUMD Jakarta menyampaikan terkait kebutuhan pangan DKI. Gubernur langsung menanggapi hal tersebut dengan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan pangan di DKI jakarta,” ujarnya.
Dijelaskan, Lampung ingin memasok sekitar 40 persen kebutuhan pangan DKI Jakarta.
“Gubernur juga tidak ingin ada permainan dalam pemasaran hasil pangan, sehingga ketika terjadi kenaikan harga pangan, maka dapat dirasakan para petani Lampung. Hal ini juga menjadi perhatian Gubernur dalam memikirkan kesejahteraan petani,” kata Elvira.
Dengan adanya kerjasama ini akan memotong rantai distribusi pemasaran hasil pertanian dari Lampung ke DKI jakarta.
“Gubernur mengharapkan dengan kerjasama ini, misalnya bisnis to bisnis antarBUMD, maka akan menghilangkan semua pedagang pengumpul dan pengecer atau memotong rantai pemasaran. Dari Petani langsung ke BUMD Lampung, kemudian ke BUMD dan pasar di Jakarta,” terang Elvira.
Diungkapkan, DKI Jakarta memiliki perda terkait bebas sampah.
“BUMD Jakarta mengharapkan Lampung bisa mengirimkan produk pangan yang sudah siap jual, bukan dalam bentuk mentah lagi, seperti padi yang siap jual, dan daging sapi yang sudah dalam bentuk kemasan,” urai Elvira.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Arinal didampingi anggota Komisi II DPR RI Hanan A Razak, Kepala Bappeda Fredy, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kusnardi, Kadis Perkebunan Edi Yanto, dan sejumlah pejabat.
Penulis : Sandy
