Menu

Mode Gelap

Berita Terkini · 30 Apr 2021 21:51 WIB ·

Anggota DPRD Bisa Diperiksa Kejari Meskipun Tanpa Izin Gubernur


Anggota DPRD Bisa Diperiksa Kejari Meskipun Tanpa Izin Gubernur Perbesar

Gemasamudra.com

Pringsewu (GS) – Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejari Pringsewu terhadap saksi-saksi yang diantaranya adalah anggota DPRD Pringsewu dalam dugaan kasus penyelewengan dana kegiatan di Sekretariat Dewan, tidak diperlukan izin Gubernur.

Hal ini disampaikan oleh Yusdianto , Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Jumat (30/4/2021).

“Nggak perlu pakai izin Gubernur. Kan itu anggota DPRD hanya dimintai keterangan saja,” ungkapnya.

Klik Gambar

Yusdianto menilai, anggota DPRD seharusnya tidak berpikir jika mereka punya hak imunitas atau kekebalan untuk menolak menjadi saksi dugaan penyelewengan tahun anggaran 2019 dan 2020 yang menguap hingga 55 miliar.

Baca Juga :   TIDAK PUNYA ETIKA KEPALA DESA MENGAMUK SAAT DI KONFIRMASI

Ia memisalkan, beberapa perkara pemeriksaan anggota DPRD yang terkait dengan permasalahan dan kasusnya ditangani oleh KPK, itu semua tidak ada izin dari kepala daerah.

“Ya intinya sepanjang mereka (anggota DPRD,Red) dianggap dan diduga ikut serta melakukan pelanggaran, maka mereka tidak boleh berkelit dengan permasalahan izin. Mereka harus patuh terhadap panggilan yang terkait dengan upaya penanganan oleh penegak hukum,” paparnya.

Baca Juga :   Muskerwilsus NU Lampung ke-34, Gubernur Ajak Kalangan Nahdliyin Bahu Membahu Sukseskan Muktamar NU Oktober 2020

Siapapun dia, lanjut Yusdianto, tidak boleh berlindung atas nama izin atau pun menggunakan hak imunitas untuk menolak menjadi saksi. Karena hak imunitas hanya digunakan ketika mereka (Anggota DPRR,Red) melaksanakan aktifitasnya sebagai anggota dewan.

“Jadi saya lagi menegaskan, siapapun dia walaupun sekelaa anggota dewan dia tidak boleh berlindung atas nama izin. Tidak boleh berlindung dengan hak imunitas,” tegasnya.

Baca Juga :   Aksi Mahasiswa Mendapat Respon Positif Dari Ketua DPRD Metro Terhadapat Tiga Tuntutan

Dosen Hukum Tata Negara Unila tersebut juga menyayangkan sikap tertutupnya pimpinan serta anggota DPRD Pringsewu saat dikonfirmasi awak media.

“Ya buat apa mereka menghindar kalau dikonfirmasi wartawan, toh wartawan menulis juga sesuai kode etik. Kalau mereka bersih, kenapa harus risih,” pungkasnya.

Penulis : (Redaksi)

Facebook Comments Box

Artikel ini telah dibaca 4 kali

Baca Lainnya

HAK JAWAB COFFE & RESTO UMMIKA SOAL PEMBERITAAN DI MEDIA GEMASAMUDERA

10 Juli 2025 - 14:06 WIB

Pihak Misni Dikuasakan pada Catur Teguh Wiyono Akhirnya Lakukan Kesepakatan Damai Dengan H.Abdullah Aang Terkait Pengembalian Hutang

10 Juli 2025 - 11:30 WIB

PJ Kades Pancakarya Achmad Fauzi Menghadiri Pelaksanaan Ikrar Wakaf Mesjid Al Ikhlas.

8 Juli 2025 - 16:37 WIB

Pemerintahan Gambirono Melaksanakan Musrenbangdes tahun 2025.

7 Juli 2025 - 20:40 WIB

Jeritan Masyarakat Desa Selodakon Penerima BLT DD Sudah 6 Bulan Belum dicairkan.

7 Juli 2025 - 13:55 WIB

Seratus Atlet Dari Perguruan shiroite Mengikuti Kejuaraan Piala Dansubdenpom Kota metro

6 Juli 2025 - 18:09 WIB

Trending di Berita Indonesia