Gemasamudra.com – Daerah Lampung
Kota Metro| Menampik adanya pemberitaan yang menduga mega proyek MCC alias Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, tidak ada aktifitas layaknya proyek besar. Wali Kota Metro A.Pairin bersama Wakil Djohan, didampingi Sekkot A.Nasir.A.T dan beberapa pejabat lain serta Kadis PUPR Iriantio, Kabid Cipta Karya, tinjau lokasi pembangunan.
Turut juga dalam kesempatan itu, Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Metro. Jumat 03 Agustus 2018.
Dilokasi, salah satu awak media bertanya terkait pemberitaan kegiatan MCC “Mangkrak” kepada Wali Kota A. Pairin, “Persoalan kerja mangkrak itu, sebenarnya semua bekerja itu pakai perencanaan. Sekarang ini lagi bikin tiang, gak bisa orang banyak-banyak, mau ngapain. Kenapa dikatakan Mangkrak karena dia (wartawan) belum ngeliat ke dalem (lokasi),”ungkap Pairin.
Sementara itu, Kabid Cipta Karya, Roby K Saputra mewakili Kepala Dinas PUPR Irianto, menjelaskan, kontrak kerja pembangunan tersebut sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 tahap pertama, sebesar Rp25 Miliar lebih. Tahap kedua atau finishing akan dipagukan dengan perkiraan anggaran sebesar Rp16 Milliar di tahun 2019 mendatang. Dalam kurun waktu per enam bulan, kegiatan tersebut harus selesai. Saat ini progres mencapai 10,7%.
Baca Berita :
http://gemasamudra.com/index.php/daerah/lampung/mega-proyek-kota-metro-tidak-ada-aktifitas/
“Saat ini, tahapannya agak lama, baru pembuatan besi, dan orang-orangnya (pekerja) sedikit, jadi tidak begitu banyak, dan kebetulan lokasi tertutup dan pekerja memang sedang hari libur, jadi terlihat kosong tidak ada aktifitas,”kata Robby, secara tak langsung menampik pemberitaan atas dugaan tidak ada aktifitas.
Di waktu berbeda, Ketua TP4D Kejari Kota Metro, Kasi Intelejen Boby Heriyanto, diruang kerjanya menjelaskan, T4PD dalam hal ini, tidak ada kaitan dengan teknis pembangunan. TP4D hanya mengawal sebagaimana fungsinya yakni tindakan atau aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Maksudnya adalah, untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintah, yang perlu di dukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang ada.
Kasi Intelejen Kejari Kota Metro yang cukup harmonis dengan awak media ini, melanjutkan, TP4D dalam kegiatan pembangunan itu, hanya sebatas mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan dan persuasif. Mendampingi pelaksnaaan pembangunan danpenyerapan anggaran yang optimal.
“Dalam hal ini, jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai, sebagaimana regulasi kegiatan yang ada, TP4D wajib menegur. Secara teknis adalah pemerintah itu sendiri yakni Dinas PUPR,”tegasnya.
Boby mengaku, adanya pemberitaan terkait, menjadi sebuah “Warning”, maka di alurkan dan disampaikan, selayaknya sebuah pemberitaan. TP4D justru berharap dengan rekan-rekan pers dapat saling mengawasi dalam hal ini, jika memang layak di tegur, salah satunya seperti pemberitaan yang ada.
Dengan pola pemberitaan, Boby menyarankan, dalam hal informasi yang disajikan melalui pemberitaan, jika memang pihak Pemerintah atau pihak Dinas Instansi sulit untuk di konfirmasikan atau di mintai keterangan, buatlah sebagaimana adanya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Jika perlu minta data yang diperlukan melalui proses mekanisme pengajuan (Surat) atau permohonan meminta data infromasi, sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik,”ujarnya.
Mengulas Mega Proyek pembangunan gedung Metro Convention Centre (MCC) berganti nama Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, dengan mendatangkan budayawan lampung tersebut, sudah menelan anggaran APBD TA 2017 cukup besar sebagaimana LKPj Wali Kota Metro.
Diketahui gedung MCC berdaya tampung 3.000 orang, direncanakan akan menyerap APBD mencapai Rp30 Miliar. Tahap pertama Rp13,5 Miliar pada tahun angaran 2017, sedangkan pembangunan tahap kedua menelan biaya Rp16,5 Miliar pada TA 2018.
MCC dengan areal seluas 6.200 meter persegi baru dimulai titik “Nol” menjelang akhir Juni 2018 dengan nilai Rp 25 Miliar lebih. Sementara Komitmen Wali Kota A.Pairin akan dilaksanakan pada awal April 2018. Diduga belum jelas adanya berita acara penghapusan aset dan sejumlah rangkaian regulasi dalam penetapan anggaran dalam kegiatannya, termasuk proses lelang.
Kasi Intelejen mengungkapkan, mengenai proyek Gedung MCC berganti nama itu, sebagaimana perjalannya memang di awal sedikit terkendala, karena muncul beberapa wacana, maka mundur. Setelah dilakukan efisiensi sedemikian rupa dan regulasi aturan yang ada, maka ditetapkan dan berjalan.
“Untuk rinci detail perjalanan dari awal, sudah ke ranah teknis, maka ke Pihak Pemerintah itu sendiri dalam hal ini tim Dinas PUPR. TP4D hanya pengawalan, ikut mengawasi. Bukan berati diam saja jika ada hal yang tidak sesuai, TP4D akan menegur, sesuai dengan regulasinya. Jika dibiarkan, nah ini namanya masalah. Namun tetap diharapkan bersama-sama kita saling mengawasi,”pungkasnya. (Tim)
