Bandar Lampung – Banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung memunculkan kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana.
Di tengah bencana tersebut, pemerintah kota menyalurkan bantuan berupa beras 10 kilogram dan uang tunai Rp1 juta kepada warga terdampak.
Meski dinilai membantu secara sementara, langkah itu juga memicu sorotan. Sejumlah pihak menilai bantuan yang dibagikan lebih terkesan sebagai upaya membangun citra di tengah masyarakat, sementara akar persoalan banjir yang kerap terjadi setiap tahun belum benar-benar diselesaikan.
Warga menilai penanganan banjir seharusnya tidak berhenti pada bantuan pascabencana.
Persoalan utama yang dibutuhkan adalah solusi jangka panjang agar banjir tidak terus berulang.
“Kalau setiap banjir hanya dibalas dengan bantuan, kapan masalah banjir ini selesai?” ujar salah seorang warga.
Kritik juga mengarah pada sejumlah program yang belakangan menjadi sorotan, termasuk kegiatan pembagian hadiah umroh gratis kepada masyarakat yang digagas oleh Eva Dwiana.
Program tersebut menuai pro dan kontra karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi berbagai persoalan dasar kota yang hingga kini masih belum tertangani secara maksimal.
Sejumlah kalangan menilai anggaran dan perhatian pemerintah seharusnya lebih difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar seperti banjir, infrastruktur jalan, hingga tata kelola drainase di Bandar Lampung.
Padahal saat mencalonkan diri sebagai wali kota, Eva Dwiana mengusung program prioritas di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Namun hingga kini, di lapangan masih banyak ruas jalan berlubang dan persoalan drainase yang belum tertangani dengan baik.
Tak hanya itu, rencana penanganan banjir yang pernah disampaikan pada awal masa kepemimpinannya,
yakni membelokkan aliran kali untuk mengurangi banjir, juga kembali dipertanyakan efektivitasnya.
Alih-alih terealisasi, kebijakan tersebut justru disebut-sebut untuk membangun citra dan meyakinkan masyarakat.
Situasi ini membuat kritik terhadap kepemimpinan Eva Dwiana kembali menguat.
Sejumlah pihak menilai pemerintah kota seharusnya lebih fokus menuntaskan persoalan mendasar yang dihadapi warga, dibandingkan menghadirkan program yang dinilai lebih bersifat pencitraan.(HT/Am)
