Korwil Jatim Holiyadi
Jember, Gemasamudra.com– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiantoro melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember, Kamis (12/2/2026), guna mendorong penguatan pengawasan pemerintahan desa serta transparansi pengelolaan Dana Desa.
Dalam agenda sosialisasi Pengawasan Pemerintah Desa dan Dana Desa tersebut, Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah pusat saat ini memperkuat kebijakan yang langsung menyasar desa melalui berbagai program strategis. Program tersebut antara lain pengembangan kampung nelayan, koperasi desa, Koperasi Merah Putih, hingga skema dukungan KDMP yang pendanaannya langsung dialokasikan dari pusat ke desa.
Menurut Bima Arya, optimalisasi Dana Desa tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada tata kelola yang akuntabel dan profesional. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola seluruh sumber pendanaan, mulai dari Dana Desa, pajak daerah, hingga bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Terkait Dana Desa tahun anggaran 2025 yang belum dicairkan, Wamendagri menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan sinkronisasi pengalokasian anggaran, termasuk dukungan terhadap program Koperasi Merah Putih di desa-desa.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah pusat saat ini semakin kuat terhadap pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta penciptaan lapangan kerja. Sinergi lintas kementerian, kata dia, kini difokuskan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa.
“Anggaran negara harus kembali ke rakyat. Dana Desa dan program pusat harus dikelola secara transparan, efisien, dan tidak boleh disalahgunakan,” tegas Bima Arya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan bahwa berbagai aspirasi kepala desa, termasuk terkait Koperasi Merah Putih dan komunikasi dengan lembaga vertikal, telah disampaikan dan mulai menemukan solusi dengan dukungan sejumlah pihak, termasuk DPR RI.
Ia juga menjelaskan bahwa meskipun terdapat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), Kabupaten Jember memiliki potensi tambahan perputaran ekonomi dari program nasional, salah satunya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jika ratusan SPPG berjalan di Jember, diperkirakan triliunan rupiah akan berputar di daerah. Tantangannya adalah memastikan belanja program tersebut menggunakan produk lokal agar manfaat ekonomi dirasakan masyarakat Jember,” ujarnya.
Pemkab Jember, lanjut Fawait, berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dalam penentuan arah kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) ke depan, sekaligus mendorong sinergi antara Koperasi Merah Putih dan program SPPG untuk memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan. (**)
