Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung menggelar entry meeting dengan Pemerintah Kota Metro pada hari ini, Rabu (09/04/2025) bertempat di Ruang Kerja Wali Kota setempat.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dimulainya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh tim pemeriksa BPK.
Ketua Pemeriksa, Ika Mayasari menyampaikan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan di Kota Metro selama 1 bulan. “Dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan untuk Kota Metro tahun 2024, rencananya akan dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 8 mei 2025,” ujarnya.
Ia menyampaikan permohonan bantuan dan kerja sama dari seluruh pihak, serta mengharapkan agar apabila ada pihak yang berkepentingan namun tidak dapat menemui tim pemeriksa, dapat segera melapor agar dapat dijadwalkan ulang.
“Kami mohon bantuan dan kerja samanya. Apabila ada pihak yang berkepentingan namun tidak dapat menemui kami, kami harap dapat segera melaporkan kepada kami agar dapat kami jadwalkan ulang,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso dalam sambutannya menyambut baik kedatangan tim BPK. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Metro untuk mendukung penuh seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan, sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami siap memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka. Semoga pemeriksaan ini menjadi masukan positif untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tutur Wali Kota.
Wakil Wali Kota Metro, Rafieq Adi Pradana menambahkan, bahwa dalam pemeriksaan ini pihaknya akan menyampaikan kepada seluruh OPD agar memberikan kerja sama yang baik dan berharap pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.
“Akan kami sampaikan kepada seluruh OPD untuk memberikan kerja sama yang baik, dan semoga pemeriksaan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua,” tuturnya.
Dalam sesi pemaparan, tim pemeriksa BPK menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan, metode yang akan digunakan, serta dokumen dan data yang akan dibutuhkan dari masing-masing perangkat daerah. Tim juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen agar proses pemeriksaan berjalan lancar. (adv)
