METRO – Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola anggaran yang lebih efisien dan berpihak kepada rakyat. Hal ini ditandai dengan rampungnya pembahasan pemangkasan belanja daerah sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso menyatakan bahwa pemerintah kota telah menyelesaikan pembahasan internal bersama jajaran dan pimpinan DPRD Kota Metro. Selanjutnya, hasil revisi akan diajukan ke pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi dan sinkronisasi.
“Kita sudah komunikasikan bersama DPRD. Tinggal diserahkan ke provinsi untuk evaluasi gubernur,” ujar Bambang saat diwawancarai awak media, Kamis (5/6/2025).
Langkah ini bukan sekadar administrasi belaka, tetapi merupakan wujud konkret dari orientasi kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat luas.
Bambang menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bukan berarti penghentian pembangunan, melainkan penataan ulang prioritas demi hasil yang lebih berdampak.
“Masyarakat kami minta bersabar. Ini bukan soal tidak ada pembangunan, tapi karena kita harus pastikan dulu seluruh proses efisiensi tuntas. Setelah disetujui gubernur, pelaksanaan program langsung dijalankan,” tegasnya.
Dalam dokumen efisiensi anggaran yang telah disusun, Pemkot Metro memangkas sejumlah kegiatan seremonial, acara seremonial tahunan, hingga berbagai agenda non-prioritas yang selama ini menyedot anggaran besar namun minim dampak langsung ke masyarakat.
Penghematan dari sektor ini dialihkan untuk memperkuat belanja modal dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, penerangan, serta sanitasi lingkungan.
“Anggaran yang kami pangkas itu untuk kegiatan yang sifatnya simbolik atau seremonial. Yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat seperti pembangunan jalan, perbaikan fasilitas umum, tetap kami pertahankan. Bahkan kalau bisa, ditambah,” ungkapnya.
Wali Kota Bambang menyebut bahwa setelah evaluasi oleh gubernur selesai, Pemkot Metro akan segera meluncurkan program kerja tahun 2025 yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan pembangunan yang berorientasi pada hasil.
“Kita ingin Metro bukan hanya hemat anggaran, tapi juga cerdas dalam membelanjakannya,” pungkas Bambang.
Kebijakan ini juga mencerminkan kehati-hatian fiskal dan kepatuhan Pemkot Metro terhadap arahan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan efisiensi belanja dan alokasi anggaran yang produktif.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Dharma Wacana (UDW) Metro, Pindo Riski Saputra menyambut baik kebijakan efisiensi ini. Menurutnya, langkah Wali Kota Bambang menunjukkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat di tengah tekanan fiskal yang dihadapi banyak daerah saat ini.
“Tentunya pemangkasan yang dilakukan dipandu prinsip kehati-hatian dan tidak bersifat membabi buta. Setiap item anggaran dievaluasi berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat,” kata dia saat dikonfirmasi awak media.
Pria yang merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UDW itu menyampaikan bahwa langkah Pemkot Metro menuai beragam respons masyarakat. Banyak warga menyambut positif kebijakan tersebut, meski ada pula yang berharap proses ini tidak menghambat proyek-proyek yang sudah lama ditunggu.
“Efisiensi anggaran memang harus dilakukan, namun pemerintah tetap perlu menjaga ritme pembangunan agar ekonomi lokal tidak stagnan. Selama prioritas tetap pada kebutuhan rakyat, pasti masyarakat akan mendukung penuh. Tapi jangan sampai proyek vital molor terlalu lama,” jelasnya.
Kebijakan ini menjadi penanda arah baru pemerintahan H. Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana dalam memasuki fase pembangunan yang lebih matang, efisien dalam tata kelola, fokus pada dampak, dan berpihak pada rakyat. (Rls)
