Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung menyelenggarakan acara ”Digital Financial Festival for Inclusion (DIGIFFEST) OJK 2023, yang berlangsung di Mall Boemi Kedaton (MBK), dari tanggal 20 sampai dengan 22 Oktober 2023.DIGIFFEST OJK 2023 merupakan Puncak rangkaian kegiatan Road to Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Bulan Oktober sendiri ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bulan Inklusi Keuangan.Kegiatan Road to BIK telah berlangsung sejak bulan Mei 2023 dan puncaknya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pameran layanan keuangan dengan tema “Go Digital, Go Inclusif”.
Dalam pameran kali ini, OJK hadir bersama Bank Indonesia, 32 industri jasa keuangan dan 5 asosiasi industri jasa keuangan serta mitra bisnisnya, utamanya yang bergerak disektor automotive, travel agent dan property. Tentunya industri yang hadir telah memiliki layanan digital sehingga akan memudahkan masyarkat untuk mengakses produk dan layanannya.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Provinsi Lampung Aprianus John Risnad, bersama Walikota Metro Wahdi Sirajuddin, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, beserta pimpinan lembaga jasa keuangan di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Provinsi Lampung Aprianus John Risnad menyampaikan, Inklusi Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektifitas ekonomi, mendukung stabilitas system Keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi PUJK, Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
Perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Teknologi berkembang sangat cepat. Semua aspek kehidupan manusia saat ini sudah mulai mengalami perubahan akibat penggunaan teknologi yang semakin banyak dan mudah digunakan. Penggunaan teknologi ini banyak digemari karena lebih efisien dan mudah digunakan dibandingkan menggunakan alat bantu non-teknologi.
“Hal ini telah membawa banyak perubahan dalam dunia bisnis, terutama dalam industri keuangan. Tuntutan digitalisasi sektor keuangan diperkuat oleh berbagai faktor pendorong pengembangan digital di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan perekonomian yang berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi,” katanya.
Lanjutnya, faktor pendorong tersebut tercermin dalam 3 aspek utama yaitu peluang digital (digital opportunity), perilaku digital (digital behavior), dan transaksi digital (digital transaction).Peluang digital antara lain meliputi potensi demografis, potensi ekonomi dan keuangan digital, potensi penetrasi penggunaan internet, serta potensi peningkatan konsumen.
“Perilaku digital di antaranya meliputi kepemilikan gawai dan penggunaan aplikasi mobile (mobile apps). Transaksi digital meliputi transaksi perdagangan online (e-commerce), transaksi digital banking, dan transaksi uang elektronik,” ucapnya.
Berdasarkan data yang di rilis oleh Kementerian Perekonomian, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan, ditandai dengan nilai ekonomi digital tahun 2022 yang mencapai angka USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diproyeksikan akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025.
“Untuk itu, Pemerintah dan stakeholder terkait dinilai perlu mendorong berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan, setidaknya terdapat dua potensi dampak positif yang paling signifikan yang mungkin muncul akibat transformasi digital yang dilakukan oleh sektor jasa keuangan. Pertama, meluasnya aksesibilitas industri jasa keuangan. Kedua, meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia,” paparnya.
Tak hanya itu, Aprianus John Risnad, juga menyinggung terkait perbankan maupun industri keuangan lainnya yang berbasis digital, akan mampu meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Dengan adanya kemudahan akses terhadap produk dan layanan industri jasa keuangan tersebut, diharapkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat juga akan terus meningkat.
“Sebagaimana kita ketahui, angka inklusi keuangan nasional saat ini tercatat sebesar 85,10%, sedangkan angka literasi sebesar 49,68%. Untuk Provinsi Lampung, angka inklusi maupun literasi masih lebih rendah dari nasional, yakni sebesar 74,81% dan 41,30%. Harapan kita semua, dengan dukungan dan kerjasama dari segenap pemangku kepentingan inklusi dan literasi Keuangan di Provinsi Lampung akan mengalami peningkatan yang signifikan untuk dapat memenuhi target Pemerintah dalam inklusi maupun literasi keuangan tahun 2024 masing-masing sebesar 90% dan 50%,” jelasnya.
Dengan begitu, Aprianus John Risnad memaparkan salah satu pendorong peningkatan inklusi Keuangan adalah peran dari keuangan digital yang tumbuh signifikan. Indonesia tengah berada di garis terdepan transisi ekonomi digital saat ini dimana peranan ekonomi digital semakin signifikan dalam membentuk cara masyarakat mencari pekerjaan, menjual barang dan jasa, serta mencari nafkah.
Di samping membawa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh industri keuangan, transformasi digital memunculkan tantangan yang perlu diwaspadai.Beberapa tantangan tersebut mencakup perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data, risiko investasi teknologi yang tidak sesuai dengan strategi bisnis, risiko penyalahgunaan teknologi artificial intelligence, risiko serangan siber, risiko alih daya, perlunya dukungan kesiapan tatanan institusi yang berorientasi digital, inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas, literasi keuangan digital yang masih rendah, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di Indonesia, dan dukungan kerangka regulasi.Literasi keuangan yang baik tentunya akan menjadi hal yang penting dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan yang berkualitas.
“Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama untuk dapat mendorong peningkatan literasi dan inkluasi keuangan khususnya di Provinsi Lampung. Sinergi antara pemerintah daerah dengan OJK, Bank Indonesia, Kementrian Keuangan, industri jasa keuangan dan stakeholder terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan tersebut.
“Selama rentan waktu Mei – September 2023, Kantor OJK Provinsi Lampung telah melaksanakan 134 kegiatan (di antara HIM SMA Baitul Jannah, Sosialisasi Masyarakat 3T, konferensi, simolek ke sekolah, peresmian desa inklusi, GI di Kota Metro) sebagai bagian dari realisasi agenda Road to Bulan Inklusi Keuangan dengan jumlah peserta sebanyak 9.265 yang terdiri dari UMKM, Pelajar/Santri, Masyarakat 3T, Difabel, Dosen/Guru, Masyarakat Umum, dll.Berdasarkan data rekening baru yang dibuka atau diadminsitrasikan oleh jaringan kantor LJK yang beroperasi di wilayah Provinsi Lampung.
Diketahui selama kegiatan Road to BIK 2023 berlangsung terdapat 194.536 rekening baru dengan nominal sebesar Rp15.015 (dalam miliar).OJK sangat mengapresiasi atas dukungan dan partisipasi seluruh stakeholder (Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Metro, Bank Indonesia, perwakilan asosiasi industri jasa keuangan, Bursa Efek Indonesia, Universitas Muhammadiyah Pringsewu) dalam kegiatan DIGIFFEST OJK 2023 ini.
“Besar harapan kami dan tentunya harapan kita bersama, adanya kegiatan ini selain dapat memberikan edukasi dan literasi keuangan, juga dapat meningkatkan aksebilitas di sektor jasa keuangan, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan inklusi dan perekonomian masyarakat,” pungkasnya.Dalam acara ini juga Walikota Metro Wahdi Sirajuddin meresmikan Galeri Investasi Pemerintah Kota Metro.(Adv)
