TULANG BAWANG – (GS) – Beredarnya berita atas keluhan guru honorer terkait dugaan pemotongan langsung gaji Guru Honorer, dengan alasan absensi yang memakai Finger Print, hal itu di anggap tidak masuk akal oleh guru di Sekolah Dasar Swasta (SDS) Hidayatullah, Rengas Cendung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
Namun, Ust. Sadar Wadi selaku Ketua Yayasan SDS Hidayatullah, membantah atas pemberitaan tersebut. Ia mengatakan tidak benar atas pemotongan gaji dilakukan langsung oleh pihak Yayasan.
“Kami dari pihak yayasan juga telah memberikan tunjangan kegiatan belajar mengajar (KBM), dengan setiap bulannya Rp150.000, kepada semua guru yang mengajar di yayasan,” kilah Sadar, Jum’at (8/1/21).
Ia juga mengatakan, menurutnya kedisiplinan dan kompetensi mereka, menjadi satu alasan juga dilakukan pemotongan gaji, terutama dikarenakan Covid 19 ini yang membuat pemasukkan sekolah menjadi sedikit.
“Menggajih guru itu berdasarkan hitungan, Guru tetap, Guru kontrak, dan Guru calon Pegawai,” ulasnya.
Lalu berdasarkan tahun masuk, kemudian berdasarkan pendidikan mulai dari SMA dan sebagainya. Jadi wajar, karena mereka hanya melalui Chat WhatsApp, terus share begitu saja pelajarannya.
“Maafnya ngomong masuk pagi jam 7:15 – 15:30 dan sebulan 24 hari aktif masuk , itu lah gajih Normalnya, karena ajaran baru hanya dirumah saja dan belajar hanya melalui Daring Via WhatsApp,” ujarnya.
Terkesan menyalahkan dampak dari Covid, Ust. Sadar Wadi selaku ketua Yayasan mengatakan tidak maksimalnya pembayaran SPP.
“Munculnya Pandemi covid 19 menyebabkan pembayaran SPP dari 100%.Menurun hanya 80% saja yang masuk, tidak maksimalnya pembayaran SPP, karena adanya covid. Dimana Pengeluaran gajih untuk semua guru Rp. 37 juta perbulan tidak sebanding dengan SPP yang masuk hanya sekitar Rp.20 jutaan saja,” terangnya.
Disisi lain, dikatakan oleh salah satu wali murid An (44), untuk pembayaran keseluruhan dan sudah termasuk SPP dalam setahunnya.
“Total pengeluaran Murid kelas 1 SD dalam setahun kurang lebih Rp.5.000.000, berbeda dengan kelas 2 dan seterusnya Total pengeluaran sekitar Rp.3.000.000 sudah termasuk pembayaran SPP dalam setahun,” jelasnya.
Menyikapi pemberitaan di media, Asep Mulyana selaku kepala sekolah SDS Hidayatullah, kepada media bahwa memang benar adanya pemotongan tersebut dengan alasan pemotongan gaji yang dilakukan menurutnya sesuai dengan absen finger print, yang telah aktif digunakan pada bulan Juli.
Anehnya, keterangan antara kepala sekolah sedikit berbeda dengan yang di sampaikan ketua yayasan bahwa pada bulan Juli finger print tersebut baru dibelikan dan sampai bulan Agustus pihak sekolah masih mempelajari sistemnya.
Diterangkan terkait bembagian kuota belajar. Yang di sampaikan Ust.Sadar Wadi bahwa sekolah sudah mempunyai kesepakatan dan kerjasama (MOU ), memorandum of understanding, dengan pihak Telkomsel dan telah membagikan 350 paket kuota kapasitas 10 GB perbulannya yang akan otomatis terisi.
Hal itu, Berbeda dengan pernyataan dari kepala sekolah yang mengatakan baru 1 kali membagikan kuota dan hanya berkapasitas 2 GB.
“Untuk seterusnya kita kan ada paket kuota dari pemerintah pusat yang harus disinkronkan dengan data dapodik dan sampai sekarang masih belum terverifikasi,” ungkap Kepala Sekolah.
Menyikapi klarifikasi antara ketua yayasan dan Kepala sekolah yang di nilai berbeda keterangan, Harry Oktavia.SH selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forkorindo menjelaskan, bahwa pembagian kuota harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Perlu kita ketahui bahwa untuk pembagian kuota tersebut harus dilakukan berkelanjutan dikarenakan pembelajaran yang dilakukan secara Daring. pembagian kuota harus dibagikan dengan cara berkelanjutan dari setiap sekolah, untuk pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), yang diperuntukkan untuk biaya operasional sekolah dan menggajih Gajih guru dan di tambah dana Bantuan Oprasional Sekolah ( BOS ), 50% yang dipergunakan untuk keperluan yang sama dengan nominal rincian,” tandas Hary.
Diketahui, lanjut kata Hary, total pembayaran yang dikeluarkan wali murid kelas 1 dalam setahun dan sudah termasuk pembayaran SPP perbulan yang di kalikan Rp.100.000. = Rp.5.000.000.
Jadi, total pembayaran keseluruhan yang di keluarkan wali murid kelas 2 sampai seterusnya dalam setahun termasuk pembayaran SPP = Rp.3.000.000. Ditambahkan dana Bantuan operasional sekolah (BOS ), dari Rp.306.000.000, dan 50% nya diperuntukkan pembayaran gaji guru dan oprasional sekolah = Rp.153.000.000.
Total keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan wali murid jika dikalikan Rp.3.000.000, dari 340 siswa dalam setahuunya = Rp.1.020.000.000, dan di tambah 50 % dana ( BOS ) Rp.153.000.000 = 1.173.000.000.
Lanjut Hary, meskipun sudah besar pemasukan baik dari SPP maupun BOS, Ketua yayasan Ust. Sadar Wadi menerangkan bahwa semua itu tidak cukup untuk menggajih semua guru.
“Sebenarnya pembayaran SPP Kemudian di tambah dari dana Bos 50% dimaksimalkannya tidak akan bisa malahan menggajih guru. Walaupun dimaksimalkan semua dana Bos juga, tidak akan bisa membayar gaji guru.” pungkasnya.
Penulis : (Tim)
