Menu

Mode Gelap

Berita Terkini · 1 Apr 2024 18:58 WIB ·

Sarat Penyimpangan, Dana DAK Tahun 2022 Dinas Pendidikan Pringsewu jadi Temuan BPK


					Sarat Penyimpangan, Dana DAK Tahun 2022 Dinas Pendidikan Pringsewu jadi Temuan BPK Perbesar

Dengarkan postingan ini

PRINGSEWU (GS) – Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu sebesar Rp 5.079.464.000, yang dipergunakan untuk pembangunan sekolah-sekolah secara swakelola sarat akan penyimpangan.

Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung menunjukkan adanya beberapa paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan gedung terdapat kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi.

Aniza Dwi Gardika, Plt. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu  mengakui adanya temuan BPK terkait pekerjaan infrastruktur gedung di dinas terkait. Hal ini diakui saat di konfirmasi di ruang kerjanya pada kantor setenpat. Senin (1/4/24).

Klik Gambar

Dari Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) dengan nomor 35 B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 tertanggal 16 Mei 2023 mengungkapkan bahwa ada kelebihan pembayaran atas 10 paket pekerjaan sebesar Rp. 365.538.517,24. Kelebihan pembayaran tersebut terdapat pada 3 sekolah yakni SMPN 3 Gadingrejo sebesar Rp. 127.017.519,38, SMPN 4 Pringsewu Sebesar Rp. 134.451.050,00 dan SMPN 2 pagelaran Rp. 104.069.947,86 dan sudah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 110.000.000,00 dengan rincian SMPN 3 Gadingrejo Rp, 40.000.000,- SMPN 4 Pringsewu Rp, 20.000.000,- serta SMPN 2 Pagelaran Rp. 50.000.000,-.

Baca Juga :   Satgas Covid-19 Lampung Utara Bagikan Masker di Pasar Central

Pria yang akrab di Anis ini mengatakan bahwa ketiga sekolah tersebut waktu itu sudah mengembalikan separuh dari nilai total yang ada.

” Karena uangnya harus bertahap, sebelum 60 hari harus di kembalikan secara penuh, kalau selama 60 hari tidak terpenuhi maka bisa diarahkan ke pidana,” terang anis.

Saat di singgung apakah sudah ada proses pengembalian kerugian tersebut anis meminta untuk cross ceck langsung ke BPKAD.

Baca Juga :   Rakor Antisipasi Covid-19, Gubernur Minta para Bupati/Walkot Refocusing dan Relokasi Anggaran untuk Penanganan Korona

” cek sendiri coba bang, nanti kalo saya yang jawab dikira ada apa apanya,” kilah Aniz.(Tim)

Facebook Comments Box

Artikel ini telah dibaca 19 kali

Baca Lainnya

Dualisme Pengurus Pusat, Ahmaf Fijayyudin Ketua PD IWO Pringsewu Jelaskan Kepengurusannya Belum Tergantikan

18 Mei 2024 - 09:56 WIB

Kenalkan Produk Teknologi Korea Di Jember PT ATOMY Indonesia Temui Korwil MGG Jember

17 Mei 2024 - 10:04 WIB

Kepala Pekon Tegineneng Limau Kuat Dugaan Lakukan Pelecehan Seksual

15 Mei 2024 - 11:36 WIB

Realisasikan Dana Desa 2024 Pekon Kutawaringin untuk Pembuatan WC dan Sumur Bor Posyandu

13 Mei 2024 - 13:18 WIB

Juara 1 Marematika Korwil MGG Jember Berikan Ucapan Selamat Pada Adelia Siswi SDN Karangsono 03

13 Mei 2024 - 00:10 WIB

Peran Aktif Penanganan Kasus Stunting, TP PKK Pekon Pandansari Selatan Gelar Penyuluhan

11 Mei 2024 - 22:40 WIB

Trending di Berita Terkini