Pringsewu (GS) Pemerintahan Pekon Waluyojati, Kecamatan Pringsewu gelar Pemberdayaan Sosialisasi Hukum bagi Aparatur Pekon.
Kegiatan tersebut dinarasumberi oleh Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Pringsewu Midian Rumahorbo didampingi para kasubsinya, Rabu (7/6) di balai Pekon setempat.
Sekretaris Pekon Waluyojati Andromeda berharap, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur ini merupakan kegiatan di bidang pemberdayaan untuk bisa membuat para aparatur lebih memahami tupoksinya.
“Sehingga kami dalam melakukan tugas bisa sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Andromeda mewakili Kepala Pekon Gunawan.
Midian dalam pemaparannya menyampaikan materi tentang pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pekon yang bebas dari korupsi.
Menurut dia, hadirnya jaksa di tengah-tengah masyarakat berdasarkan perintah dari Jaksa Agung ST. Burhanudin yang menginginkan jaksa dapat bermanfaat mengasistensi aparatur desa dan mengeksekusi program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Cara saya mengimplementasikan perintah Jaksa Agung itu melalui program pelayanan hukum. Bentuknya adalah konsultasi hukum gratis. Kalau pak bayan, pak RT menemukan permasalahan hukum di masyarakat, arahkan ke kami, konsultasikan ke kami. Gratis tidak kami pungut bayaran, atau juga program online video call yang bisa dilakukan oleh aparatur pekon,” kata Midian.
Selanjutnya, untuk pengelola Dana Desa, harus mengikuti empat prinsip, prinsip pertama yaitu transparan , di mana pemerintahan Pekon harus terbuka dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa. Salah satunya dengan memasang plang realisasi anggaran DD.
” Kemudian prinsip kedua yaitu akuntabel alias dapat dipertanggungjawabkan didukung dengan bukti atau dokumen yang sah dan patut, ketiga yaitu partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan tertib serta disiplin anggaran,” kata dia.
Acara dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara aparatur dengan jaksa pengacara negara. Dan juga secara simbolis dilakukan pemberian BLT DD tahap I kepada kelompok penerima manfaat. (Monica Monalisa)
