Jakarta – (GS) – Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Laskar Santri Nusantara, Didik Setiawan, meminta pemerintah serius menangani ketersediaan pangan untuk menghindari impor beras.
Didik menyayangkan sejumlah pihak menyatakan tolak impor tapi tidak disertai dengan solusi kongkrit.
“Perlu memahami masalah mendasar akar permasalahan dari kran impor yang selalu terjadi, ” ujar Didik, Sabtu (13/3/2021).
Ia juga mengatakan, Pemerintah fokus pada regulasi yang dibuat untuk menghadapi polemik impor yang terjadi.
“Hal ini hanya soal aturan dan kemauan saja pemerintah dalam mencari solusi yang kurang serius. Percuma kalau pemerintah teriak tolak impor tapi tangan dan kakinya diam dan celakanya bahkan mencari celah bisnis dari gurihnya bisnis impor beras ini,” ungkap Waketum Pemuda Tani HKTI ini.
Lebih lanjut, Didik menawarkan lima solusi untuk mengatasi impor, diantaranya adalah:
Pertama, Pemerintah harus merubah aturan ketatnya regulasi Permendag maupun Inpres yang mengatur terkait gabah kering giling (GKG) yakni gabah kadar airnya lebih dari 14% dan hampa kotoran maksimal tiga persen.
Ketika GKG petani diberikan aturan seketat itu maka gabah petani tidak akan memenuhi standar yang ditentukan.
“Dari permasalahan pertama ini pilihanya adalah turunkan aturan ketat itu dengan batasan yang rasional, dengan kondisi petani kita yang konvensional,” lanjut dia.
Ia juga mencontohkan, misal kadar air 25% maksimal dan hampa kotor 9% tapi ditambah divisi di bulog misalkan direktorat atau divisi yang sesuai untuk mengolah dengan teknologi dryer atau mesin pemanas yang canggih untuk mengolah hasil pertanian petani kita.
“Enteng negara ini kalau untuk mewujudkan itu, dari pada duit dikorupsi anak usaha BUMN contohnya PT Sang Hyang Seri (Persero) yang ditunjuk sebagai penyediaan benih, sarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, serta penelitian dan pengembangan, yang dari dulu merugi, dirut masuk penjara terus, tapi disubsidi terus dan dipertahankan,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan, agar pihak Bulog tidak bermain demi keuntungan pribadi dengan menyalahi aturan yang diberlakukan pemerintah untuk meloloskan gabah dengan dalih menyerap hasil petani.
Kedua, adanya infrastruktur pendukung dalam mengelola distribusi dan logistik atau supply chain dari pergerakan produk mulai dari pemasok, manufaktur, dealer, retailer.
“Dan akhirnya sampai ke konsumen akhir harus dipetakan sehingga tidak disebut gabah capek kebanyakan tawaf sehingg hitungan keekonomianya ada,” kata dia.
Ketiga, solusinya yaitu adanya pergudangan yang mencukupi. Seperti yang diketahui, bahwa pergudangan pemerintah sebagai tempat penyimpanan hasil panen yang diserap juga harus dipersiapkan, lahan-lahan strategis negara yang dikuasai oleh oknum-oknum tertentu harus disikat dan dikuasai untuk gudang-gudang.
Keempat, gandeng simpul-simpul agen distribusi komuditas pangan hingga ke level desa dengan sinergis seperti yang digadang-gadang dewan pembina LSN, Marwan Jafar yang juga Anggota DPR RI F-PKB.
Kelima, membangun sinergitas atara BUMN, BUMD dan BUMDES sehingga pemerintah kuat menguasai pasar. Jika jalur ini susah, gandeng NU dan ormas lainya sebagai mitra dari kabupaten hingga ke desa-desa.
“Inilah sebagian kecil tawaran strategis dari Laskar Santri Nusantara. Sehingga, jika gabah petani terserap dengan baik, supply chain berjalan dengan baik, maka tinggal wilayah hulu dipecahkan dari pengetatan alih fungsi lahan pertanian, bibit yang unggul, teknologi pertanian,” tutupnya. (Yudi)
