Gemasamudra.com – Daerah Lampung
Lampung Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) tetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2018 diruang sidang paripurna gedung DPRD Lampura. Jumat (28/9/208).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Lampura, Nurdin Habim. SE serta dihadiri Bupati Lampura, H. Agung Ilmu Mangkunegara. S.STP. MH, Forkopimda, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lampura, Para Camat se-Kabupaten Lampura dan 31 anggota Dewan setempat.
Dalam sambutannya, Bupati Lampura mengucapkan terimakasih, sekaligus menjelaskan bahwa Rapat Paripurna yang laksanakan pada hari ini, merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampura Tahun Anggaran 2018.
“Atas nama Koordinator Pelayan Masyarakat, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap Anggota Dewan yang terhormat, karena atas perhatian yang besar, serta semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Lampung Utara, alhamduliah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 telah selesai dibahas dan dapat kita setujui bersama,” ucapnya.
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya, bekerja keras bersama dengan Jajaran Pemerintahan Daerah, demi mewujudkan pelaksanaan percepatan pembangunan di Kabupaten Lampura yang kita cintai ini,” katanya.
Sebagaimana kita tahu, sambung Bupati bahwa setelah ditetapkannya Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampura Tahun Anggaran 2018 ini, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya Raperda ini akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi dan mendapatkan Nomor Register tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
“Sehingga nantinya setelah Raperda ini di sahkan menjadi Perda,maka kita akan memiliki landasan hukum dalam penyelenggaraan dalam rangkai percepatan pembangunan di Kabupaten Lampura,” ujarnya. (Adv) mrd/my
