Pringsewu – (GS) – DPRD Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pringsewu, Selasa (17/11/2020).
Kunker dilakukan oleh DPRD Banyumas, untuk melihat dan belajar langsung bagaimana daerah otonom baru (DOB) bisa berkembang pesat.
“Hari ini kami datang ke Pringsewu memang melihat bahwa pemekaran di Provinsi Lampung cukup banyak berkembang, kemudian, kabupaten kami juga sedang dalam proses untuk dimekarkan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Budi Setiawan didampingi Wakil Ketua Ahmad Darisun dan Supangkat dari Fraksi Golkar.
Selain mengunjungi Pringsewu, rombongan DPRD Banyumas terlebih dahulu mengunjungi Kabupaten Lampung Selatan untuk mempelajari pemekaran kabupaten secara administratif.
“Di sini, kami mendapatkan informasi untuk bekal kami selanjutnya yang sedang menjalani tahapan dan proses pemekaran kabupaten menjadi tiga wilayah yakni Kabupaten Banyumas , Banyumas Timur dan Banyumas Barat dan sudah mendapatkan persetujuan oleh Gubernur,” bebernya.
Selain itu, DPRD Kabupaten juga meminta masukan terkait terobosan-terobosan masalah pembagian aset daerah. Sehingga nantinya tidak menimbulkan kecemburuan di kabupaten-kabupaten yang akan dimekarkan.
“Karena yang sering menjadi kendala adalah soal pembagian aset daerah, dari awal kami sudah sepakat soal aset bisa dibagi rata sehingga tidak ada ketimpangan dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya. Sehingga pada APBD berikutnya, kami tinggal porsikan pembangunan infrastruktur untuk DOB,” ungkap Budi.
Selain membawa rombongan anggota dewan, dalam kunker ke Kabupaten Pringsewu ini, DPRD Banyumas membawa serta 27 camat dari kabupaten setempat.
“Camat itu kan diibaratkan penguasa wilayah, jadi harapan kami, dengan turut sertanya mereka ke Pringsewu dan Lamsel ini bisa mensosialisasikan lebih massif ke masyarakat di sana (Banyumas,Red) bahwa kabupaten yang dimekarkan bisa berkembang lebih pesat,” tuturnya.
Sementara itu, Sagang Nainggolan Ketua Komisi 1 DPRD Pringsewu yang menemani rombongan DPRD Banyumas Sanga mensupport dan menyambut penuh soal sharing pemekaran kabupaten yang dilakukan oleh mereka.
“Kita sudah sampaikan tadi, bagaimana
tata kerja panitia kami saat proses pemekaran di Kabupaten Pringsewu kami membentuk kepanitiaan dari kabupaten, provinsi hingga pusat, selain itu juga diperlukan political will-nya, dan ini kebijakan orang politiknya,” pungkas Sagang.
Penulis : Red
