Pringsewu| Sekda Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp548 juta oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu, Kamis (30/1).
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Heri Iswahyudi yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Ketua Umum LPTQ Kabupaten Pringsewu periode 2020-2025, diperiksa oleh penyidik Kejari Pringsewu sejak pukul 9.30 WIB hingga pukul 11.30 WIB.
“Pasca pemeriksaan, penyidik melakukan ekspose perkara dan menemukan adanya peran aktif Heri Iswahyudi dalam kapasitas jabatannya tersebut diatas yang diduga telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, ” kata Kajari Pringsewu Raden Wisnu Bagus Wicaksono didampingi Kasi Intel I Kadek Dwi Ariatmaja.
Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan didukung dengan alat bukti yang sah, penyidik meningkatkan status saksi Heri Iswahyudi menjadi tersangka sebagaimana Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: Tap-01/L.8.20/Fd.2/01/2025 tanggal 30 Januari 2025, serta diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/L.8.20/Fd.2/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 dengan pasal sangkaan yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Terhadap tersangka Heri Iswahyudi dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Kota Agung selama 20 (dua puluh) hari ke depan, terhitung sejak hari ini. Penahanan dilakukan berdasarkan pemenuhan syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP, ” papar Kajari.
Wisnu menegaskan, tindakan penetapan tersangka dan penahanan ini merupakan murni penegakan hukum.
” Kami tidak tebang pilih dalam penanganan perkara korupsi a quo. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan prinsip equality before the law, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Pringsewu Heri Iswahyudi saat akan dibawa ke mobil tahanan mengatakan, perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah LPTQ yang panjang diduga motif balas dendam.
“Ini merupakan penantian panjang di tahun 2023 lalu di incar oleh pak Ade Hendrawan sebagai Kajari Pringsewu lama untuk jadi tersangka di kasus mafia pupuk yang sekarang kasus sudah di Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kita tahu lah siapa orang ini. Kalau yang sekarang kasus penggunaan dana hibah LPTQ . Jadi, ini masih ada terkait mafia pupuk tahun 2023 dari situlah backgroundnya, ” singkat Heri sambil tersenyum kepada awak media.
Diberitakan sebelumnya, pada 2 Desember 2024 lalu, Kejari Pringsewu telah menetapkan dua orang tersangka korupsi dana hibah LPTQ 2022, yakni Rustiyan yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris LPTQ sekaligus Kabag Kesra Rustiyan, dan Bendahara LPTQ Tari Prameswari yang juga bertugas sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Sekdakab setempat.