PRINGSEWU – (GS) – Bertemakan “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Salah Siapa?, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung menggelar diskusi virtual atau webinar, Senin (20/7/20). Webinar tersebut dimulai pukul 13.00-15.30 Wib dan di moderatori oleh Ketua LPA Pringsewu Fauzi.
Sejumlah narasumber turut bergabung di webinar ini, diantaranya Komisaris Besar Polisi Muslimin Ahmad (Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Lampung), Sulastri Dewi (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang), juga Sukma Prawitasari, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Konsultan Psikologi), dengan jumlah peserta mencapai 310, terdiri dari berbagai kalangan dari seluruh Indonesia dan mancanegara.
Muslimin Ahmad dalam pemaparannya menyoroti masalah terkait perlindungan anak. Dia mengatakan bahwa anak dilindungi oleh Pasal 1 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” ujar Ahmad.
Sementara itu, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sulastri mengungkapkan, ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2019 lalu.
“Angka ini merupakan fenomena gunung es, di mana, setiap 2 jam sekali ada perempuan mengalami kekerasan seksual di Indonesia, dengan angka pelaporan kekerasan seksual terus bertambah dan semakin komplek,” ungkap Sulastri.
Lebih lanjut, Sulastri mengatakan, sejumlah permasalahan terkait Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH), diantaranya adalah aparat penegak hukum yang belum memiliki prospektif gender. Kemudian perempuan yang menjadi korban seringkali mengalami beban ganda dan reviktimisasi perempuan korban diperiksa secara bersamaan dengan terdakwa.
“Juga norma hukum acara pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa, serta PBH yang seringkali tidak didampingi oleh pendamping,” tambahnya.
Di sisi lain, Psikolog Sukma Prawitasi mengungkapkan, kekerasan terhadap perempuan berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan mencapai 321.752 kasus yang terjadi pada tahun 2015.
” Sementara, pada 2016 lalu, Komnas Perempuan juga mencatat terdapat 259.150 kasus. 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2017, 406.178 kasus pada 2018, serta hingga di tahun 2020 ini tercatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan,” tutur Sukma.
Untuk diketahui, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI juga mencatat per 2 Maret hingga 25 April 2020, sudah terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami wanita dalam bentuk KDRT.
Penulis : (MN/Red)
