Korwil Jatim Holiyadi
Jember, Gemasamudra.com – Ketua DPD Projo Jawa Timur, H. Muhamad Sholeh, menegaskan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan “rumah besar” bagi masyarakat desa dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan petani maupun nelayan.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kegiatan talk show di sejumlah DPC Projo se-Jawa Timur pada Senin (1/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa program pembentukan Kopdes Merah Putih bertujuan membangun lembaga ekonomi lokal yang mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.
Menurutnya, Kopdes Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto dirancang sebagai pusat layanan terpadu di desa. Program tersebut meliputi penyediaan sembako murah untuk menekan inflasi pangan, layanan klinik dan apotek desa, cold storage hasil pertanian dan perikanan, hingga layanan logistik desa guna mendukung distribusi produk lokal.
“Kopdes Merah Putih merupakan wadah alternatif bagi petani dan nelayan. Saat panen raya, petani tidak perlu buru-buru menjual hasil panennya dengan harga murah karena bisa disimpan terlebih dahulu di koperasi,” ujar Sholeh saat diwawancarai wartawan.
Ia mencontohkan, koperasi nantinya dapat menyediakan gudang penyimpanan gabah, mesin penggilingan padi, mesin pengering, hingga fasilitas pendingin untuk cabai agar kualitas hasil panen tetap terjaga dan harga jual lebih stabil.
Selain itu, ia juga berharap pemerintah dapat memanfaatkan gudang kosong maupun lahan milik negara yang tidak terpakai untuk mendukung kebutuhan penyimpanan hasil pertanian masyarakat desa.
“Kalau ada gudang kosong atau tanah negara yang menganggur, sebaiknya bisa dimanfaatkan koperasi untuk menyimpan hasil panen petani agar mereka tidak panik saat panen melimpah,” tambahnya.
Sholeh menilai, meskipun modal awal koperasi tidak terlalu besar, dampak yang dirasakan masyarakat akan sangat signifikan apabila fasilitas pendukung seperti cold storage kecil, mesin pengering, dan mesin giling tersedia di desa.
Ia juga mendorong agar koperasi desa diberikan kepercayaan lebih besar dalam rantai distribusi pangan dan program pemerintah, termasuk penyediaan kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun kebutuhan rumah sakit.
“Kalau masyarakat dan pemerintah memberi kepercayaan, minimal 30 persen kebutuhan belanja diambil dari koperasi lokal, maka koperasi akan hidup dan petani bisa semakin makmur,” pungkasnya.
