Jakarta (GS) — Ratusan massa yang tergabung dalam Triga Lampung kembali menggelar aksi besar-besaran di Jakarta. Mereka mengepung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI hingga berlanjut ke Istana Negara. Rabu (27/8/25).
Teriakan utama mereka lugas: copot Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan segera ukur ulang seluruh HGU PT Sugar Group Companies (SGC) beserta afiliasinya sesuai putusan RDP DPR RI tanggal 15 Juli 2025.
Ketua DPP Akar Lampung, Indra Musta’in, menegaskan bahwa kementerian hingga kini tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
“Hingga hari ini, Kementerian ATR/BPN tidak melangkah dan tak menunjukkan keberpihakan pada rakyat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Suadi Romli, Ketua DPP Pematank. Menurutnya, konflik agraria dengan PT SGC makin memperpanjang penderitaan petani.
“Dari perampasan tanah, kriminalisasi petani, hingga intimidasi terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya,” tegasnya.
Sementara itu, Sudirman Dewa dari DPP Keramat Lampung menuding kementerian terkesan abai.
“Alih-alih melindungi rakyat, justru memperparah konflik agraria. Jika Nusron Wahid tidak sanggup, lebih baik mundur,” katanya.
Usai berorasi di Kementerian ATR/BPN, massa melanjutkan long march ke Silang Tiga Monas hingga depan Istana Presiden.
Koordinator aksi Rian Bima Sakti menegaskan bahwa rakyat menuntut Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan pengukuran ulang HGU.
“Kami ke jantung negara bukan sekadar berteriak, ini tentang derai air mata akibat perampasan hak oleh oligarki. Tegakkan keadilan, tegakkan kedaulatan,” serunya.
Di depan Patung Kuda, delegasi aksi yang terdiri dari Suadi Romli, Zani, dan Sapriansyah diterima perwakilan istana. Mereka menyerahkan dokumen resmi pengaduan berisi desakan agar pengukuran ulang HGU PT SGC, PT ILP, PT SIL, dan PT GPM segera dilaksanakan.
“Alhamdulillah, kita telah diterima oleh perwakilan Presiden. Harapan kami, Presiden segera memerintahkan pengukuran ulang HGU PT SGC,” tegas delegasi usai audiensi.
Aksi ini menambah panjang deretan desakan rakyat Lampung yang merasa dirugikan oleh korporasi perkebunan besar. Mereka menegaskan, jika negara terus berpihak pada oligarki, konflik agraria akan semakin melebar dan berpotensi memicu gejolak sosial. (Tim/Red)
