Korwil Jatim Holiyadi
Jember, Gemasamudra.com – Bertempat di aula Ki Hajar Dewantara, PGRI Kabupaten Jember menggelar halal bihalal bersama jajaran pengurus kabupaten dan pimpinan cabang PGRI se kabupaten Jember yang dihadiri oleh Kadispendik Arief Tjahyono,SE, Kapolsek Patrang AKP Suparman, Wakil Rektor 2 UNIPAR, dewan penasehat PGRi Dr.I Wayan Wesa Atmaja,M.Si, Asosiasi P3K, Asosiasi GTT Kabupaten Jember.
Dalam sambutannya ketua PGRI Kabupaten Jember Husnul Yaqin, M.Pd menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang sudah dilakukan tidak berkenan khususnya kepada pengurus kabupaten dan pimpinan cabang. Semoga Alloh meridhoi acara halal bihalal ini yang dilaksanakan bersama pengurus cabang meskipun semua mempunyai kesibukan yang cukup padat di bulan April 2026.
Husnul Yaqin, juga menyampaikan permasalahan yang ada terkait dunia pendidikan antara lain :
1. Uji Kompetensi yang selama 2 tahun ini belum ada.
2. Pengajuan Jafung sekitar 400 guru mengajukan Jafung sudah 1 tahun lebih belum turun sehingga menjadi kendala bagi anggota untuk proses kenaikan pangkatnya.
3. PPG TW 3 dan TW 4 ditahun 2025 ada yang belum cair.
4. Terkait dengan guru yang mengikuti CPNS sekarang tidak bisa masuk di Dapodik.
Terkait permasalahan ini kami mohon bapak Kadispendik untuk memberikan pencerahan sehingga kami bisa menyampaikan dibawah agar permasalahan ini tidak ramai, harap Husnul Yaqin.
Lebih lanjut Husnul Yaqin, menjelaskan bahwa PGRI sekarang masih dalam proses penataan pengurus. Dari jumlah cabang sebanyak 32 masih baru 10 cabang yang melaksanakan koncab.
Mohon kepada cabang untuk segera melaksanakan kongcab karena di AD ART disaat setelah koncab dilaksanakan pada 25 September 2025 diberikan waktu 6 bulan kepada cabang melaksanakan kongcab dibulan April 2026 karena bulan Mei kita akan melaksanakan Kongkerkab sebagai payung hukum PGRi Kabupaten melaksànakan kegiatan, terang Husnul Yaqin
Sementara itu, Kadispendik Jember Arief Tjahyono, SE menanggapi permasalahan PPG yang disampailan ketua PGRI Jember, Kadispendik menjawab bahwa anggota Pemkab Jember ada 22.000 ASN dimana 18.000 dari dinas pendidikan dan terkait PPG yang dipersoalkan karena belum cair hanya ada 0,0 sekian persen antara 30 sampai 43 dibawah 50 orang dari 18.000 jumlah guru yang ada. Padahal kesalahannya ada pada mereka terkait pengisian dapodik dll.
Terkait permasalahan lain seperti uji kompetensi, Jafung dan guru yang mengikuti CPNS sekarang tidak masuk dapodik, Kadispendik memberikan gambaran permasalahan umum yang ada di dunia pendidikan seperti masalah honorer yang diangkat menjadi P3K PW. Banyaknya masalah dan ruwetnya masalah non ASN akibat dari KS semua, kami bersama bupati Jember sekarang cuci piring.
Ruwetnya karena adanya rekrutmen honorer dengan alasan kekurangan guru yang kenyataannya yang diangkat adalah anaknya, ponakannya,anaknya teman yang bawa amplop dan fakta dilapangan banyak yang belum S1, sarjana tidak linier dunia pendidikan yang berakibat ketika mau berangkat jadi ASN menjadi masalah membutuhkan anggaran besar kurang lebih 187 Milyar.
Kalau kabupaten lain memberhentikan non ASN, menurunkan TPP sampai 50% tetapi Bupati Jember tidak melakukan itu karena menyangkut hajat hidup orang banyak, bahkan Bupati menggaji P3K PW minimal 700.000 yang sebelumnya hanya mendapat honor 250.000. Untuk itu marilah kita pandai-pandai bersyukur karena kalau pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Alloh, terang Arief Tjahyono. (*)
