Menu

Mode Gelap

Berita Nasional · 23 Sep 2025 17:18 WIB ·

PBNU Gagal Jaga Marwah Jam’iyyah, Saatnya Lengser Karena Terlibat Skandal.


PBNU Gagal Jaga Marwah Jam’iyyah, Saatnya Lengser Karena Terlibat Skandal. Perbesar

Gemasamudra.com – Putra ulama kharismatik KH Moeslim Rifa’i Imampuro atau Mbah Liem Klaten, KH Mochammad Fathal, akhirnya bersuara lantang menyoroti kemelut yang melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Skandal keterkaitan dengan zionisme Israel hingga dugaan korupsi tambahan kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024 membuatnya prihatin dan menilai kepemimpinan PBNU saat ini gagal menjaga marwah jam’iyyah.

Menurutnya, kondisi ini sangat kontras dengan teladan para pendahulu NU seperti Gus Dur dan Mbah Liem, yang dikenal sederhana, nasionalis, dan berjuang sepenuh hati untuk kepentingan umat.

Klik Gambar

“Saya tidak bermaksud membandingkan, tapi Gus Dur dan Mbah Liem bisa diteladani oleh petinggi PBNU. Keduanya berjuang demi kemaslahatan umat, zuhud, sederhana, dan jauh dari sikap pragmatis,” ujar Gus Moch, sapaan akrab KH Mochammad Fathal, belum lama ini.

Baca Juga :   Nusron Tepis Rumor Istana Setujui Monaslub Golkar.

*Teladan Gus Dur dan Mbah Liem*

Gus Moch mengenang kepemimpinan Gus Dur yang kerap ditemani Mbah Liem, baik saat memimpin PBNU maupun ketika menjadi Presiden ke-4 RI. Menurutnya, keduanya adalah ulama sekaligus negarawan yang berani mengambil langkah tak biasa demi menyelamatkan bangsa dan agama.

“Teladan Gus Dur luar biasa, berkorban demi keutuhan negara dan menanamkan fondasi kesatuan bangsa. Mbah Liem pun demikian. Pesantren Al-Muttaqien Pancasila Sakti yang beliau dirikan adalah bukti komitmen nasionalisme ulama pesantren,” jelasnya.

Baca Juga :   Dilaunching, Dekrafe Sajikan Produk UMKM dan View Ciamik

Sebaliknya, Gus Moch mengaku prihatin dengan perilaku petinggi PBNU saat ini. Ia menilai, sikap pragmatis mereka dalam politik, keterlibatan dalam bisnis tambang, hingga dugaan korupsi haji telah meruntuhkan wibawa organisasi dan merusak pakem dakwah ulama nusantara.

“Apa yang mereka lakukan bisa membahayakan NKRI dan NU. Mereka berebut tambang, berebut jadi komisaris BUMN, hingga memanfaatkan tambahan kuota haji untuk keuntungan pribadi. Itu jelas bertentangan dengan semangat perjuangan para pendahulu,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menuding sikap PBNU membuka ruang kerja sama dengan zionisme Israel adalah bentuk penyimpangan serius yang bisa mengancam masa depan bangsa.

Baca Juga :   Pelayanan Desa Tanggul Wetan Lumpuh, Perangkat Mogok Kerja Tuntut Pembentukan PJ Kepala Desa

*Desak Lengser dan Muhasabah*

Sebagai penerus kepengasuhan Pesantren Al-Muttaqien Pancasila Sakti (Alpansa) Klaten, Gus Moch menegaskan perlunya PBNU melakukan muhasabah (introspeksi) dan menyerahkan dugaan kasus korupsi haji sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kemelut penyusupan zionisme, dugaan korupsi haji, dan perebutan urusan tambang menunjukkan kegagalan kepemimpinan PBNU. Maka kepemimpinan saat ini tidak perlu dilanjutkan, karena dampaknya sistemik,” katanya.

Ia menambahkan, jika para petinggi PBNU tidak mau mengundurkan diri, maka percepatan pergantian kepemimpinan menjadi jalan terbaik demi menyelamatkan jam’iyyah.

“Saya setuju mereka lengser. Kalau tidak, segera percepat pergantian kepemimpinan di PBNU,” tegasnya.(**)

Facebook Comments Box

Artikel ini telah dibaca 100 kali

Baca Lainnya

Musdes Desa Silo Sepakati Dukungan Pembangunan Yon TP, Warga Diminta Tak Terpengaruh Isu Hoaks Tambang Emas

28 Mei 2026 - 23:13 WIB

Dalam Rangka Hari Raya idul Adha : PTPN I Regional 5 Kebun Ajung Gayasan melaksanakan penyembelihan hewan kurban 

28 Mei 2026 - 11:33 WIB

Ada Apa ?? Puluhan Warga Silo Hadir ke Kodim 0824 Jember

27 Mei 2026 - 20:31 WIB

Polsek Ajung Gelar Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha 1447 H

27 Mei 2026 - 14:54 WIB

Di duga tergugat membuat keterangan palsu menghindari pengembalian sertifikat.

26 Mei 2026 - 14:06 WIB

Tes Pendadaran Calon Warga PSHT 2026 Ranting Ajung,Cabang Jember, Pusat Madiun Berlangsung Lancar.

24 Mei 2026 - 18:59 WIB

Trending di Berita Nasional