Tulang Bawang, 24 Januari 2024 – Gunawan, Ketua LSM DPD Forkorido Provinsi Lampung, menyatakan siap menggandeng Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan penyimpangan dana Puskesmas Tiyuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
Gunawan mengatakan, dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada penggunaan dana BPJS atau dana JKN dan dana BOK tahun anggaran 2021 dan 2022.
“Kami menduga ada penyimpangan dalam penggunaan dana BPJS dan dana BOK Puskesmas Tiyuh Tohou,” kata Gunawan.
Ia mengatakan, dugaan penyimpangan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat. Masyarakat menduga ada sejumlah item yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam penggunaan dana BPJS dan dana BOK.
“Kami sudah melakukan investigasi dan menemukan sejumlah bukti yang menguatkan dugaan penyimpangan tersebut,” kata Gunawan.
Selain itu, Gunawan juga menduga ada penyimpangan dana BLUD Puskesmas Tiyuh Tohou. Dana BLUD adalah dana yang dikelola oleh Puskesmas untuk membiayai operasional dan pengembangan puskesmas.
“Kami juga menduga ada penyimpangan dalam penggunaan dana BLUD Puskesmas Tiyuh Tohou,” kata Gunawan.
Gunawan mengatakan, pihaknya akan segera melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada APIP dan APH. Ia berharap, APIP dan APH dapat segera melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan tersebut.
“Kami berharap APIP dan APH dapat segera mengusut dugaan penyimpangan tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat,” kata Gunawan.
Disisi lain, Kepala Puskesmas Tiuh Tohou, Ifra Purwanto, saat dimintai keterangan terkait anggaran BOK dan JKN (BPJS) Tahun 2023 pada Selasa (16/01/2023), terkesan meruncingkan situasi dengan jawaban yang dinilai tidak transparan dan berbelit-belit.
Menanggapi pertanyaan awak media terkait pengelolaan anggaran BOK dan JKN (BPJS), Ifra Purwanto menyatakan bahwa setiap bulan puskesmas menerima sekitar 85 juta rupiah dari BPJS Kesehatan. Namun, angka tersebut bisa berubah-ubah, kadang hanya mencapai 90% dari jumlah tersebut.
“Setiap bulan kami puskesmas menerima sekitar 85 juta rupiah dari BPJS Kesehatan, dan itu bisa berubah-ubah setiap bulannya, kadang hanya 90% dari angka tersebut. Dari total tersebut, 60% digunakan untuk pelayanan, dan 40% untuk manajemen,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ifra menyebut bahwa puskesmas Tiuh Tohou juga menerima anggaran Dana BOK dengan nominal hampir satu miliar rupiah.
“Untuk Anggaran BOK sendiri, kami menerima anggaran kurang lebih 800 juta rupiah. Terkait adanya plang realisasi anggaran, kami tidak memiliki plang tersebut karena tidak diperlukan, karena kami tidak melakukan pembangunan fisik,” tutupnya.(Lang)
