Pemerintah Kota Metro menerima kunjungan kerja Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Gatot Prio Utomo dan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP) di Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai, Senin (21/08/2023).
Gatot mengatakan, peninjauan ini dilakukan untuk menjadikan Kota Metro sebagai salah satu pilot project percontohan nasional dari 21 Mall Pelayanan Publik digital di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia dan menjalankan peran pemerintah untuk mensosialisasikan MPP tersebut ke publik sekaligus memberikan literasi kepada masyarakat.“Tinjauan kami ini untuk melihat sejauhmana MPP yang sudah berjalan selama 6 bulan ini. Dan ternyata sudah luar biasa ya, karena pelaksanaannya sudah berjalan baik, tinggal yang sebetulnya yang terpenting bagaimana fasilitas yang sekarang sudah dibangun bisa dimanfaatkan publik secara luas. Jadi tinggal mensosialisasikan tempat ini sehingga menarik masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan terbaik disini,” ucapnya.
Gatot juga menyampaikan, dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik berbasis digital ini diharapkan data masyarakat dapat diintegrasikan, sehingga tidak perlu melakukan pengisian data secara berulang-ulang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih lanjut antar instansi.
“Nah MPP digital ini kita harapkan dapat melakukan terobosan ke arah yang lebih baik dengan data yang sudah terintegrasi. Masyarakat sudah tidak lagi harus mengurus a, mengurus b dengan mengisi data berulang kali. Selanjutnya tingkat kemudahannya. Kalau kita bicara MPP digital kita bicara tentang kecepatan, akuntabilitas dan transparansi. Jadi masyarakat bisa mengecek prosesnya ketika sedang mengajukan perizinan,” ungkap Gatot.
Dirinya juga berharap dengan adanya MPP digital ini, masyarakat dapat mengecek setiap proses dari layanan yang diajukan hanya dari rumah saja tanpa perlu mengantre.
Menurutnya, untuk pengerjaan pilot project ini juga tidak bisa dilakukan sembarangan dikarenakan MPP digital ini menyimpan sejumlah data publik yang harus diperhatikan baik dari segi keamanan, kehandalan,aupun infrastruktur yang harus disimpan dengan baik.Kemudian, dirinya juga memaparkan ada dua layanan dasar yang di implementasikan di fase awal ini, yaitu ada 8 (delapan) layanan terkait dengan Dukcapil dan perizinan layanan kesehatan.
Terakhir, Gatot berharap semua layanan goverment citizen itu bisa dilayani dari MPP digital seperti pembuatan sim, paspor dari satu aplikasi sehingga masyarakat tidak perlu kemana-mana dan akan membangun kemudahan yang menunjukkan negara hadir untuk masyarakat. (Adv)
