Lampung(GS) – Guna implementasi Tri Dharma Laskar Merah Putih yaitu Pengabdian, Kerakyatan, dan Solidaritas, pengurus Mada LMP Lampung pada Rabu, 15 Januari 2020 mengadakan audiensi dengan jajaran Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna mengawal penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat dengan menekankan pentingnya sinergitas antara para pemangku kepentingan dengan pelaksana penegakan hukum yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi yang merupakan koordinator dari 11 pengadilan negeri yang ada sebagai institusi tempat bernaungnya para hakim di provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang H. Charis Mardiyanto, S.H., M,H., menyampaikan ungkapan “terima kasih atas kehadiran Mada LMP Lampung yang telah menyampaikan komitmennya untuk bersama-sama kami mengawal penegakan hukum di tanah Lampung yang kita cintai bersama.”

Baca Juga :   Puluhan Wartawan Menggruduk DPRD Tuba

Pria kelahiran Lamongan mantan ketua Pengadilan Tinggi Kendari yang sejak tanggal 19 September 2019 bertugas di Lampung ini menyampaikan tekadnya untuk bersama-sama rakyat Lampung membangun penegakan hukum di provinsi Lampung tercinta.

Pada bagian lain ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Lampung H. Pattahul Aripin yang didampingi beberapa pengurus diantaranya; Ketua Harian Muhammad Fazari, Wakil ketua bidang OKK Irwansyah, Sekretaris Mada Lampung Budi Indrarto, Wasek Andi Supriatna, Wakil Ketua bidang Kumham Dwi Sugianto, para koordinator biro dan perwakilan srikandi menyampaikan apresiasi kepada pihak Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menerima dan menampung masukan yang diberikan guna terimplementasikannya program-program yang berhubungan dengan penegakan keadilan ditengah-tengah masyarakat Lampung yang tersebar di 15 kabupaten/kota di tanah Sai Bumi Ruwa Jurai.

Baca Juga :   Klub Moge Abals Touring Jakarta - Liwa - Ranau - Krui - Bandar Lampung

Sebelum ditutup dengan sesi foto bersama, Wasekda Mada Lampung Andi Supriatna dan Waka bidang Hukum dan Ham Budi Sugianto senada menyampaikan pentingnya penegakan hukum baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi terutama menyangkut isu KDRT, radikalisme dan banyaknya pelanggan hak-hak atas tanah dan LMP tetap berkomitmen untuk berada pada garda terdepan.

Baca Juga :   Wagub Lampung Resmikan Madrasah Dinniyah Raudlatul Falah di Tanjung Bintang Lamsel

Penulis: Red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here