Tulang Bawang Barat, gemasamudera.com
Empat Fraksi partai politik masih terus menyoal ponco nugroho ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tulang Bawang Barat terkait isu hanya pengusulan satu nama bakal calon PJ Bupati tubaba kemudian Soal tidak hadir dalam agenda Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tubaba Zidirina Heri Wardoyo
Paisol SH,Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Tubaba,menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat permintaan penjelasan secara resmi dari fraksinya ke Sekretariat DPRD soal pengusulan nama Bakal PJ bupati serta tidak hadirnya ponco nugroho ketua DPRD setempat dalam agenda Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tubaba Tahun 2022 ungkapnya pada (27/4/2023)
“Seharusnya sebagai ketua DPRD Tubaba wajib hadir dalam agenda rapat paripurna penting itu, jangan terkesan mengabaikan dinamika desakan yang terjadi kita kan mau bertanya meminta penjelasan soal isu pak ketua hanya membawa satu nama bakal calon PJ bupati Tubaba yang di usulkan di kementerian dalam negeri (komendagri) jelasnya.
Paisol juga menegaskan berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi sebelumnya terdapat dua nama bakal calon PJ bupati Tubaba diantaranya Zaidirina, yang masih aktif menjabat sebagai PJ bupati Tubaba ,Budi Darmawan, sebagai kepala dinas pengairan provinsi Lampung.
“meskipun ada yang mengusulkan secara tunggal maupun ganda bakal calon pj bupati tubaba,
atas nama Fraksi Demokrat tubaba secara tegas meminta ketua DPRD dapat menyampaikan klarifikasinya secara terbuka mengingat pernyataan dalam pemberitaan disejumlah media.
dia sendiri sudah berjanji akan memberikan penjelasan terkait pengusulan nama bakal calon setelah Rapat Paripurna LKPJ,
Kami ini memiliki konstituen yang cukup banyak di Kabupaten tubaba ini, Apa kata mereka jika hal ini kami didiamkan saja.Sebab suara partai merupakan representasi suara masyarakat yang harus kami perjuangkan,”kecamnya.
Dia juga meminta kepada Sekretariat DPRD untuk dapat menyiapkan tempat ruangan dan waktu, sehingga permasalahan yang terjadi di DPRD setempat dapat segera diselesaikan agar tidak menjadi presiden buruk
“Kami bukan mempermasalahkan siapa yang diusung,namun suara masyarakat yang dipercayakan kepada Demokrat harus kami perjuangkan,”desakan ini juga didasari pada ketidakkeinginan Partai Demokrat
Jadi sekali lagi saya sampaikan atas keputusan yang diambil secara pribadi tanpa ada musyawarah mufakat.”DPRD ini adalah lembaga, bukan kelompok yang dibuat sesuai keinginan bahkan kepentingan masing-masing,”pungkasnya.(Hd)
