GEMA SAMUDRA, LAMPURA – Meskipun dana Bos dirancang untuk pemerataan,bebas pungutan dan mendukung program pemerintah wajib belajar serta pendidikan berkualitas.
Berdasarkan hasil survei Kpk tahun 2024 menunjukkan 12% sekolah masih menyalahgunakan dana bos dan beberapa praktik serta modus penyelewengan diantaranya : potongan dana bos, nepotisme dalam pengadaan,laporan fiktif,hingga masih adanya dugaan pungutan liar Yg ditemukan di berbagai daerah ya2mana kpk sendiri mencatat ada sekitar 17% sekolah masih melakukan pungutan kepada orangtua siswa.hal tersebut menunjukkan integritas pengelolaan dana bos masih rapuh, bahkan kpk mengingatkan bahwa jika dana bos disalahgunakan pihak yg di rugikan justru peserta didik,.
menjadi pertanyaan awak media terkait aitem yg mencolok adalah : Administrasi sekolah dengan nilai Rp.76.341.352., untuk satu tahun apakah begitu banyak berkas administrasi sekolah tersebut sehingga anggaran nya lebih dari pada anggara di sebuah dinas ?
terlebih anggaran ekstrakurikuler Rp.75.072.135., untuk satu tahun apakah begitu banyak kegiatan sekolah tersebut sehingga dana untuk ekstrakurikuler menghabiskan dana sebegitu besar ?
masih banyak aitem yg mana secara logika dan Diduga sangatlah tidak relevan,publik berharap inspektorat bisa melakukan audit secara menyeluruh serta publik berharap ada tindak tegas yg harus di ambil baik dari dinas pendidikan provinsi lampung ataupun pihak inspektorat provinsi lampung.
publik pertanyakan alasan dugaan bungkam nya,Emawati,kepala sekolah sma negri 1 sungkai jaya atas beberapa pertanyaan awak media terkait dana bos tahun 2025. nomor WhatsApp Sang Kepsek Aktif (08137942xxxx) namun tidak merespon ataupun membalas pesan dari awak media ketika di hubungi.
sampai berita di terbitkan awak media masih mencoba untuk meminta tanggapan dan konfirmasi terhadap Emawati selaku kepala sekolah Sma negri 1 Sungkai jaya & Awak media Sedang mencoba menghubungi Dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung untuk meminta tanggapan serta sedang meminta tanggapan Langsung kepada inspektorat Provinsi lampung.
(Tim)
