Lampung Timur-gemasamudra- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) tahun 2023 berhasil meraih Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam penerapan sistem merit dengan kategori Baik.
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya manusia aparatur dengan adil dan profesional.
Selanjutnya pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali menorehkan prestasi gemilang. Kali ini, Kabupaten Lampung Timur berhasil memperoleh penghargaan Kanreg V BKN Award Kategori Pengelolaan Kenaikan Pangkat Terbaik II.
Penyerahan penghargaan diserahkan langsung oleh PLT Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto kepada Kepala BKPPD Lampung Timur, Dany Samantha, di Yogyakarta 10 Juni 2024.
Penghargaan ini diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola proses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dengan efektif dan efisien.
Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari pembinaan yang terus menerus dilakukan oleh Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo.
Bupati M. Dawam Rahardjo selalu menekankan pentingnya pelayanan prima kepada masyarakat, sesuai dengan motto bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pelayanan Masyarakat.
Bupati Dawam, mengaku bersyukur atas penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional.
“Ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi seluruh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lampung Timur,” Ujar Bupati Dawam, Senin 10 Juni 2024.
Bupati Dawam melanjutkan, Penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“ASN adalah garda terdepan dalam melayani masyarakat, dan kita harus selalu ingat bahwa keberhasilan kita diukur dari seberapa baik kita melayani mereka,”Lanjut Bupati Dawam.
Dengan penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem dan kinerja aparatur sipil negara, demi memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat dan mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (*)
