Asisten II Yeri Ehwan Ingatkan Program Kerja OPD harus sistematik dan fokus hal ini dikatakannya saat memimpin Apel Mingguan yang diselenggarakan tiap hari Senin oleh Pemerintahan Kota Metro, di Halaman Gedung Pemda setempat, Senin (10/02/2025).
Dalam arahannya Asisten II, Yeri Ehwan selaku Pimpinan Apel mengatakan bahwa semua Aparatur Sipil Negara di Kota Metro harus melaksanakan Program kerja yang sudah disiapkan di awal tahun.
“Program kerja harus disusun secara sistematik dan fokus. Pemerataan bukan berarti dibagi rata semua dikerjakan secara bersamaan, melainkan dikerjakan bertahap dan fokus sesuai target prioritas yang telah ditentukan,” ucapnya.
Lanjutnya, setiap ASN harus memiliki karakter yang baik dan kuat. Karakter yang baik yaitu ikhlas, jujur, dan rendah hati. Ikhlas untuk bekerja secara total atau tidak setengah-tengah, bekerja jujur dengan didasari niat yang baik, serta rendah hati dengan tidak mengharapkan pujian atau penghargaan. Sedangkan karakter yang kuat yaitu berani, tangguh, dan disiplin.
“Berani mengambil keputusan dan risiko, tangguh menghadapi tantangan, dan disiplin melakukan pekerjaan sesuai apa yang harus dilakukan,” imbuh Yeri.
Tidak hanya itu saja, Yeri juga menjelaskan bahwa di Tahun 2025 yang akan datang penggunaan produk dalam negeri harus digaungkan, karena pemakaian produk dalam negeri bakal membantu jajaran pemerintah daerah terhindar dari potensi pelanggaran hukum.
Lebih dari itu, pembelian barang dan jasa melalui e-Katalog dapat pula membantu pemerintah daerah mengetahui harga barang dan jasa secara terukur dan transparan.
Lebih lanjut dikatakannya, ribuan item produk lokal UMKM agar dimasukkan ke dalam e-Katalog supaya mudah diakses untuk pembelian kebutuhan barang dan jasa.
“E-Katalog dapat mengantisipasi celah korupsi, mempercepat realisasi belanja barang dan jasa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UMKM,” katanya.
Dirinya juga mengingatkan, butuh komitmen dari para pemangku kepentingan merealisasikan kebijakan tersebut, sehingga Gerakan Bangga Buatan Indonesia menjadi aksi nyata yang diimplementasikan di semua level pemerintahan.
Pemerintah kabupaten/kota juga diminta bersikap transparan dan mengedepankan akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan barang/jasa. (Adv)
